SAMPANG | klikku.net – Dua partai penguasa di Kabupaten Sampang berbeda pandangan terkait pengajuan nama Penjabat (Pj) Bupati. Partai penguasa yang dimaksud ialah Partai Nasional Demokrat (NasDem) partai H Slamet Junaidi selaku Bupati Sampang, yang diketuai oleh Surya Noviantoro dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dinahkodai langsung oleh Wakil Bupati Sampang, H Abdullah Hidayat, Sabtu (21/10/2023).
Berdasarkan informasi yang dihimpun klikku.net, bahwa partai NasDem mengusulkan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sampang, Yuliadi Setiyawan untuk menjadi Pj Bupati. Sementara dari PPP memastikan tidak memasukkan nama Sekdakab sebagai nama yang diusulkan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Mohammad Subhan selaku ketua Fraksi PPP DPRD Sampang, bahwa pihaknya tidak memasukkan nama Sekdakab dalam pembahasan di internal fraksi terkait pengusulan Pj Bupati.
Ia mengatakan, pihaknya memiliki penilaian tersendiri dalam menentukan pejabat yang akan diusulkan menjadi Pj bupati. Dari sejumlah nama yang muncul, ada nama yang diprioritaskan. Meski begitu, Subhan belum menyebut nama yang sudah dikantongi tersebut.
”Saya tidak begitu kenal dengan Pak Sekda. Ngapain saya mempertahankan orang yang tidak kenal dengan saya,” ungkapnya.
Subhan memaparkan, salah satu pertimbangan Fraksi PPP tidak mengusulkan Sekdakab Sampang karena menginginkan ada perubahan. Sebab, Pj Bupati nantinya akan menjabat sekitar setahun.
”Kami butuh perubahan untuk Sampang. Dalam jangka satu tahun harus ada perubahan dari kondisi yang sekarang,” terangnya.
Sementara itu berdasarkan sumber yang terpercaya dari lingkungan DPRD Sampang. Bahwa dari Fraksi NasDem mengajukan Yuliadi Setiyawan untuk menjadi Pj Bupati Sampang.
“Kalau Fraksi NasDem Yuliadi Setiyawan. Sedangkan Fraksi PPP Rudi Arifiyanto yang berasal dari DKI Jakarta kelahiran Kota Surabaya,” ucap narasumber terpercaya yang identitasnya tidak mau di publish.
Menurutnya, perbedaan pengajuan nama Pj Bupati Sampang dari kedua partai penguasa yakni PPP dan NasDem menandakan kapal besar Jihad (Pasangan H Slamet Junaidi dan H Abdullah hidayat) sudah mulai putus kongsi.
“Hal ini menandakan pasangan Jihad mulai putus kongsi, sepertinya nuansa politik Pemilihan Bupati (Pilbup) tahun 2024 di Sampang akan lebih berwarna,” ungkapnya.
Menanggapi terkait fraksi yang akan mengusulkan nama Penjabat (Pj) Bupati dari luar daerah Sampang, ketua DPRD Sampang Fadol menyatakan tidak ada regulasi yang mengatur bahwa pengusulan nama Pj bupati yang diusulkan harus putra daerah. Semua fraksi diberi kebebasan memilih pejabat yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Pj bupati.
”Fraksi boleh mengusulkan siapa pun, yang penting memenuhi syarat. Tapi, alangkah lebih elok kalau yang menjabat Pj bupati adalah putra daerah yang menguasai Sampang,” ungkap Fadol, dikutip dari media RadarMadura.id.
Reporter : Anaf
