Bangkalan | klikku.net — Antisipasi penyimpangan penggunaan BOK yang merupakan Bantuan Operasional Kesehatan yang merupakan subsidi pemerintah dalam bidang kesehatan.
Bantuan ini ditujukan untuk membiayai pelayanan kesehatan yang selama ini masih dirasa kurang memadai maka DPRD Bangkalan melalui Komisi D menggelar protab dengan konsisten menggelar RDP atau hearing bersama para Kepala Puskesmas.
Kegiatan yang dijadwalkan terlaksana setiap triwulan tersebut selain menjaga intensitas komunikasi juga guna mengantisipasi adanya penyimpangan penggunaan serapan BOK tersebut.
“Dalam agenda rapat biasa, rapat evaluasi triwulan, sebagai kloter awal kita ambil yang dekat dengan kota hingga setelah itu kita menjauh, ini kita kan punya protal pertahun kita manggil pra triwulan inikan mencapai triwulan sehingga kita perlu memanggil untuk melihat sejauh mana kinerjanya, yang di evaluasi serapannya outputnya kemudian apa ada indikasi mark up ada indikasi copy paste, rutin agenda kami per triwulan, yang dimaksud ini beliau ini target kami membawa documen lengkap tapi beliau ini tidak membawa documen lengkap gak direspon untuk documen lengkapnya,” terang Ach Hariyanto S.Sos. Wakil Ketua Komisi D paska hearing Rabu (3/7) siang.
Namun demikian kegiatan hearing itu terpaksa ditunda untuk dijadwalkan kembali minggu depan sebab pihak ketiga Kapus yang dihadirkan tidak membawa dokumen yang akan dibahas.
“Bukan urusan miss komunikasi tapi yang dimaksud ibu kapus yang sekarang ini yaitu hanya pada satu agenda, yaitu pelaporan tentang data yang nanti kita secara global, capaian serapan anggaran termasuk pelayanannya, belum dimulai, tadi masih diwaktu kita mau masuk kepokok materi ternyata anggota kita ada yang komplain karena anggota ini tidak ada data untuk melakukan kritik sehingga perlu ada data tertulis,” terang Hariyanto.
Senada perihal kegiatan hearing serapan BOK tersebut Faridal Atros S.Kep Ns M.Ap Kepala Puskesmas Socah yang hadir langsung tersebut menyataka pihaknya selama ini setiap tiga bulan mengikuti hearing bersama legislatif demi maksimalisasi pelaksanaan kegiatan kesehatan termasuk tekhnis serapan dana BOK yang nilainya ratusan juta setiap puskesmasnya.
“Setiap tiga bulan sekali pihaknya selalu hearing dengar pendapat dengan para kapus terkait semua pembiayaan masalah baik itu biaya operasional kesehatan, karena biaya oprasional kesehatan ini besar pak, kurang lebih tiap puskesmas ini 600 juta. Jadi kalau tidak di evaluasi atau di monitoring sama beliau-beliaunya ini takut terjadi penyimpangan-penyimpangan, terkait informasi yang kami terima, tadi malam itu permintaan data RBA, kami tidak bawa karna beliaunya minta semua, maksudnya dari RBA mulai dari rencana kegiatan segala macam dan evaluasi capaiannya berapa itu juga diminta, jadi kami belum mempersiapkannya. Tidak setiap 3 bulan kami diminta RBA tidak, tapi setiap tiga bulan kami selalu dihearing dengan dewan terkait kegiatan-kegiatan di puskesmas dan hearing kali ini terkait masalah BOK ini saja,” kata Atros menyampaikan keterangannya.
Anam
