Surabaya | klikku.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan Pemprov Jatim siap berada di garis depan untuk mengawal kepastian status kepegawaian perangkat desa di seluruh Indonesia.
“Kalau memang ini kebutuhan kepastian hukum bagi posisi kepegawaian perangkat desa se-Indonesia, kita siap mengawali,” ujar Khofifah, saat melantik pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jatim Masa Bhakti 2025–2030 di Surabaya, Senin (4/8/2025).
Khofifah meminta agar komitmen tersebut juga dijalankan PPDI di tingkat nasional. “Pak Ketua Umum PPDI mohon mendorong provinsi lain melakukan hal yang sama, sambil memonitor berapa banyak yang siap mengajukan,” tegasnya.
Jawa Timur tercatat memiliki 7.721 desa dengan total 154.865 aparat pemerintahan desa, terdiri atas 99.556 aparatur desa dan 55.309 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Khofifah menilai perangkat desa adalah lini terdepan pelayanan publik sekaligus pilar penting pembangunan, sosial budaya, hingga ketahanan ekonomi desa.
Ia juga menyoroti tingginya angka kemiskinan di desa yang menyumbang lebih dari separuh kemiskinan di Jawa Timur.
“Mohon tetap memberikan kerja-kerja efektif untuk menurunkan kemiskinan di desa. Ini PR kita bersama,” katanya.
Khofifah mendorong perangkat desa bersinergi dengan Pemprov Jatim dan program nasional, termasuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
“Perangkat desa bisa menyiapkan format yang produktif untuk koperasi desa. Koperasi ini bukan pesaing, tapi mitra UKM dan koperasi lain,” ujarnya.
Tak ketinggalan, Khofifah meminta perangkat desa ikut mengedukasi masyarakat mengenai bahaya judi online dan pinjaman online.
“Saya mohon ini jadi satu kesatuan program panjenengan ketika menyapa masyarakat,” pesan Khofifah. @Man
