SURABAYA | klikku.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mengukuhkan Shodiqin sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Kamis (29/5).
Dalam arahannya, Khofifah menekankan pentingnya penguatan program kependudukan, keluarga berencana (KB), hingga percepatan penurunan stunting di Jatim.
Usai dikukuhkan, Shodiqin menegaskan program KB saat ini tidak lagi berorientasi membatasi jumlah anak, melainkan membangun kualitas keluarga melalui pengaturan jarak kelahiran.
“KB bukan membatasi jumlah anak, tetapi mengatur jarak kelahiran agar kesehatan ibu dan bayi lebih terjaga. Dengan pola itu, angka kematian ibu dan bayi bisa ditekan,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi demografi Jawa Timur saat ini cukup positif. Total Fertility Rate (TFR) Jatim tercatat 1,9 atau lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 2,1. Artinya, rata-rata perempuan di Jatim melahirkan satu hingga dua anak.
Selain itu, prevalensi stunting di Jawa Timur juga berhasil ditekan hingga sekitar 14 persen. Capaian tersebut menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan angka stunting terendah kedua di Indonesia setelah Bali.
Meski demikian, Shodiqin mengakui masih ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan, terutama tingginya angka pernikahan dini di sejumlah daerah kawasan Tapal Kuda.
Menurutnya, budaya menikahkan anak di usia muda masih cukup kuat dipengaruhi faktor ekonomi, tradisi, hingga pola pikir masyarakat.
“Masih ada anggapan setelah anak menikah maka tanggung jawab orang tua selesai. Pola pikir seperti ini yang harus diluruskan bersama,” katanya.
Untuk menekan angka pernikahan dini, BKKBN Jatim menyiapkan langkah edukasi masif terkait Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan penguatan ketahanan keluarga.
Program tersebut akan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga pondok pesantren.
Shodiqin menegaskan penguatan kualitas penduduk tidak bisa dijalankan sendiri oleh BKKBN. Karena itu, pihaknya mendorong kolaborasi lintas sektor agar program kependudukan benar-benar menyentuh masyarakat hingga tingkat bawah.
“Kami berharap seluruh kepala daerah di Jawa Timur ikut mendukung agar pembangunan kualitas keluarga dan penduduk berjalan optimal,” pungkasnya. AM@n
