Jakarta | klikku.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini dilengkapi sistem pengawasan ketat. Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan setiap dapur penyedia makanan, atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), wajib memiliki alat uji cepat untuk memastikan menu yang dimasak aman sebelum didistribusikan.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, instruksi ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Presiden memerintahkan agar di setiap SPPG tersedia alat rapid test untuk mengecek makanan yang sudah dimasak sebelum diedarkan. Saat ini hal itu sudah diterapkan, termasuk di SPPG yang dibangun Polri,” ujar Dadan, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (1/10).
Langkah ini diambil setelah mencuat kasus keracunan massal yang menimpa ribuan penerima manfaat MBG. Data BGN mencatat, per 30 September 2025, sebanyak 6.456 anak terdampak keracunan makanan. Akibatnya, sejumlah SPPG ditutup sementara.
“SPPG yang tidak patuh SOP dan menimbulkan masalah langsung kami tutup sementara sampai perbaikan selesai,” tegas Dadan.
Selain pengujian makanan, pemerintah juga memperketat seleksi pemasok bahan baku. Setiap SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), serta memiliki alat sterilisasi untuk memastikan peralatan makan tetap higienis.
Menurut Dadan, penyebab utama kasus keracunan berasal dari kelalaian pengelola SPPG dalam mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Misalnya, bahan baku makanan yang seharusnya dibeli maksimal H-2, masih ada yang dibeli hingga H-4.
Begitu pula waktu pengiriman makanan, idealnya 4–6 jam setelah dimasak, namun ada SPPG yang memakan waktu hingga 12 jam.
“Rentang waktu yang terlalu lama membuat makanan tidak lagi layak konsumsi,” jelasnya.
Dengan penerapan alat uji makanan, sertifikasi higienis, dan pengawasan ketat terhadap pemasok, pemerintah berharap kasus keracunan dalam program MBG tidak lagi terulang. R3D