Mojokerto | klikku.id – Kerja sama Indonesia dan Australia di bidang penanggulangan bencana, kian diperkuat dengan fokus pada perlindungan kelompok disabilitas.
Kolaborasi itu ditandai melalui program Siap Siaga, yang dibahas dalam forum diskusi, sekaligus peluncuran buku “Disabilitas Bertutur: Nothing Without Us” di Pendopo Rumah Rakyat Sabha Kridatama, Kota Mojokerto, Rabu (1/10/2025) malam.
Acara yang berlangsung dalam rangka Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2025 ini, menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak atas keselamatan setara. Serta perlu diberi ruang aktif dalam perencanaan dan implementasi kebijakan kebencanaan.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, menekankan bahwa kelompok disabilitas termasuk yang paling rentan terhadap ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, cuaca ekstrem, hingga kebakaran.
“BNPB sudah mengeluarkan Perka Nomor 14 Tahun 2014 tentang penanganan, perlindungan, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana,” jelasnya.
Menurut Pangarso, regulasi itu menjadi dasar pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di berbagai daerah. Agar penyandang disabilitas tidak hanya dipandang sebagai objek. Melainkan aktor yang terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan kebencanaan.
“ULD harus menjadi gerakan membangun ketangguhan untuk ragam disabilitas,” tegasnya.
Hingga kini, baru ada lima provinsi yang memiliki ULD, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. ULD berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah untuk memastikan keterlibatan aktif kelompok disabilitas.
Suryotomo juga menekankan pentingnya program lanjutan pasca capacity building dalam kebencanaan. Salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi, agar penyandang disabilitas mampu mandiri dan berdaya.
“ULD bukan semata melihat fisik penyandang disabilitas, tapi kapasitas mereka sebagai manusia,” ujarnya.
Salah satu praktik baik datang dari ULD BPBD Nusa Tenggara Barat. Siti Nugrahaningrum, disabilitas netra sekaligus penggerak ULD NTB, menuturkan pihaknya telah mengembangkan aplikasi khusus untuk mendata penyandang disabilitas di wilayah rawan bencana.
“Dengan aplikasi ini, ketika terjadi bencana akan langsung diketahui siapa saja penyandang disabilitas yang ada di lokasi, sekaligus apa kebutuhan mereka,” terang Siti.
Selain itu, ULD NTB juga melakukan pendataan disabilitas yang memiliki potensi mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM).
Mereka diberi pendampingan agar mandiri secara ekonomi dan berdaya dalam kehidupan sosial. R3D
