Surabaya | klikku.id – Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan penerapan sertifikat halal bukan hanya urusan keyakinan, tapi juga strategi ekonomi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global.
Fuad Nasar, Direktur Jaminan Produk Halal (JPH) Kemenag, mengatakan sistem jaminan produk halal menjadi standar kualitas yang diakui dunia.
“Halal itu inklusif, bukan hanya untuk umat Islam. Semua orang ingin produk yang bersih, aman, bergizi, dan higienis. Halal menjamin itu,” ujarnya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Fuad menjelaskan, sertifikasi halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) setelah ditetapkan fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Komite Fatwa.
Prosesnya mencakup seluruh rantai produksi, mulai bahan baku, tambahan, hingga penyimpanan dan penyajian, agar bebas dari unsur haram.
Menurutnya, jaminan halal tidak hanya memberi ketenangan bagi konsumen, tapi juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk menembus pasar ekspor.
“Produk halal punya nilai tambah ekonomi yang besar. Banyak negara mensyaratkan sertifikat halal untuk impor, dan ini peluang bagi industri lokal,” kata Fuad.
Ia juga menyoroti pentingnya literasi halal agar masyarakat dan pelaku usaha memahami titik kritis dalam proses produksi.
“Dakwah halal tidak cukup dengan bahasa hukum. Harus disampaikan dengan bahasa budaya dan sains supaya lebih mudah diterima masyarakat,” ujarnya.
Kemenag mencatat, perhatian terhadap jaminan halal di Indonesia sudah berlangsung sejak 1976, saat Kementerian Kesehatan pertama kali mengatur penandaan makanan mengandung babi.
Kini, kewajiban sertifikasi halal diatur lewat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang mewajibkan label “tidak halal” bagi produk berbahan haram.
“Halal bukan hanya label agama, tapi jaminan mutu dan kualitas internasional,” tegas Fuad. R3d