Jakarta | klikku.id – Presiden Prabowo Subianto menyebut pengembalian uang negara sebesar Rp13,2 triliun dari kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) sebagai pertanda baik di momen setahun pemerintahannya bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo usai menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10).
Momentum tersebut bertepatan dengan hari pelantikan dirinya satu tahun lalu, pada 20 Oktober 2024.
“Ini tanda-tanda baik. Di hari satu tahun saya menjabat, Kejaksaan menunjukkan kerja keras dan keberanian dalam menyelamatkan kekayaan negara,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Dalam acara itu, Prabowo sempat menimbulkan tawa hadirin saat salah menyebut jumlah uang yang dikembalikan. Ia semula mengatakan Rp13 miliar, lalu segera mengoreksi menjadi Rp13 triliun.
“Eh, triliun! Enggak kebayang ya uangnya sebanyak itu,” ucapnya sambil menunjuk ke arah tumpukan uang yang disusun rapi di depan.
Presiden menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Agung dan Polri yang telah bekerja keras menegakkan hukum, menindak korupsi, dan memulihkan aset negara.
Ia menilai keberhasilan itu membuktikan pemerintah berani dan serius membersihkan penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan nasional.
“Bangsa Indonesia ini sangat kaya. Kalau kita kelola dengan benar, dengan keberanian, Indonesia akan cepat bangkit,” tegasnya.
Prabowo juga menggambarkan nilai Rp13 triliun itu dengan perbandingan konkret. Menurutnya, jumlah tersebut setara dengan memperbaiki 8.000 sekolah atau membangun 600 desa nelayan yang menjangkau lima juta penduduk.
“Saya greget, kalau bisa kita kejar lagi kekayaan negara yang diselewengkan,” kata Prabowo menekankan.
Uang yang diserahkan Kejaksaan Agung itu merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan vonis lepas terhadap tiga korporasi besar dalam perkara ekspor CPO, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group.
Dengan pengembalian triliunan rupiah ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menutup celah korupsi di sektor strategis sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir menjaga setiap rupiah uang rakyat. R3d