SURABAYA | klikku.id – Pemerintah Kota Surabaya membentuk Satgas Reformasi Agraria guna mempercepat penanganan sengketa tanah sekaligus mencegah konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Langkah ini dilakukan bersamaan dengan pembentukan Satgas Anti-Preman yang disebar di seluruh wilayah kota.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, keberadaan satgas tersebut menjadi upaya konkret Pemkot dalam merespons persoalan keamanan dan pertanahan yang kerap dikeluhkan warga.
“Ada Satgas Anti-Preman dan yang kedua adalah Satgas terkait dengan Gugus Tugas Reformasi Agraria,” kata Eri, Jumat (3/1).
Menurut dia, penyelesaian sengketa tanah tidak lagi ditangani secara parsial di tingkat kelurahan. Warga kini dapat melaporkan langsung persoalan pertanahan ke Satgas Reformasi Agraria agar ditangani lebih komprehensif.
“Jika ada masyarakat yang berhubungan dengan masalah tanah, maka tidak bisa dilakukan oleh hanya lurah, tapi bisa mengajukan ke Satgas Reformasi Agraria,” ujarnya.
Eri menegaskan, satgas tersebut melibatkan unsur Forkopimda secara menyeluruh, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan, serta jajaran pemerintah kota. Keterlibatan lintas lembaga ini diharapkan dapat meminimalkan potensi konflik antarwarga akibat persoalan administrasi dan kepemilikan lahan.
“Karena Gugus Tugas Agraria ini akan berhubungan dengan BPN, sehingga tidak ada lagi gegeran antara warga perkara surat,” ucapnya.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga membentuk Satgas Anti-Preman yang ditempatkan di lima wilayah, yakni Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Pusat. Satgas ini ditujukan untuk mempercepat respons terhadap gangguan keamanan di masing-masing wilayah.
Eri memastikan seluruh satgas telah terbentuk dan siap bekerja. Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak ragu melapor jika menghadapi persoalan pertanahan.
“Kalau ada permasalahan tanah, misalnya ditipu, silakan lapor ke satgas,” katanya. Nughie
