SIDOARJO | klikku.id – Upaya menjaga harga pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional terus diperkuat.
Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026).
Program tersebut menjadi pengembangan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang selama ini fokus menjaga kestabilan harga bahan pokok di berbagai daerah.
Peluncuran GPIPS dihadiri sejumlah kementerian, Komisi XI DPR RI, pemerintah daerah, Bulog, Badan Pangan Nasional, hingga Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Pulau Jawa.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, menjelaskan GPIPS dirancang untuk menjawab tantangan pangan yang semakin kompleks, mulai gangguan cuaca ekstrem, distribusi, hingga dinamika ekonomi global.
Menurutnya, program tersebut dijalankan melalui penguatan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pelaksanaan GPIPS 2026 sebelumnya telah dimulai di wilayah Sumatera dan kini dilanjutkan di Jawa sebagai peluncuran nasional.
Program serupa selanjutnya akan diterapkan di Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, hingga Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Selain peluncuran GPIPS, agenda tersebut juga dirangkaikan dengan rapat koordinasi TPIP dan TPID untuk menyusun langkah strategis pengendalian inflasi pangan di daerah.
Dalam jangka pendek, fokus pemerintah diarahkan pada peningkatan produksi pangan, penguatan distribusi, dukungan pembiayaan pertanian, hingga kerja sama antardaerah.
Sementara strategi jangka panjang difokuskan pada pembangunan sistem pangan berkelanjutan melalui perbaikan irigasi, penguatan inovasi pertanian, dan pengembangan ekosistem pangan dari hulu ke hilir.
Bank Indonesia mencatat inflasi nasional pada April 2026 berada di angka 2,42 persen secara tahunan. Sementara inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food tercatat 3,37 persen dan masih berada dalam rentang sasaran pemerintah.
Pemerintah berharap GPIPS mampu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. AM@n
