BANGKALAN | klikku.id – Menyikapi tindak lanjut edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan terkait pedoman bagi kepala sekolah dalam melayani pers, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bangkalan, H. Ahmad Munib, menegaskan pentingnya penerapan prinsip keterbukaan informasi publik, transparansi pengelolaan anggaran, serta tertib administrasi di seluruh lembaga pendidikan.
Menurut H. Ahmad Munib, PGRI selama ini terus mendorong agar satuan pendidikan, baik jenjang PAUD, SD Negeri maupun SMP Negeri, mampu menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Saya selalu menganjurkan hal itu. Bahkan kami pernah mendatangkan pegawai yang berkompeten di bidang administrasi dan pengelolaan anggaran agar sekolah-sekolah semakin tertib dalam administrasi dan pengelolaan keuangannya,” ujar H. Ahmad Munib saat dimintai tanggapan, Sabtu (20/6).
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi pertanyaan mengenai sejauh mana lembaga pendidikan di Kabupaten Bangkalan telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik, transparansi penggunaan anggaran, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kepatuhan terhadap petunjuk teknis Dana BOS.
Meski demikian, H. Ahmad Munib mengakui dirinya tidak dapat memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap seluruh lembaga pendidikan yang tersebar di Kabupaten Bangkalan. Selain karena jumlah sekolah yang sangat banyak, ia juga memiliki tugas kedinasan sebagai aparatur di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan.
“Dengan keterbatasan waktu saya dan banyaknya lembaga pendidikan di Kabupaten Bangkalan, sementara tugas kepegawaian saya berada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, jadi secara detail saya tidak begitu mengetahui kondisi masing-masing lembaga,” ungkapnya.
Namun sebagai Ketua PGRI Kabupaten Bangkalan, dirinya tetap berkomitmen untuk terus mengingatkan dan mendorong para kepala sekolah agar mengedepankan prinsip keterbukaan serta tertib administrasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Saya sebagai Ketua PGRI tetap selalu menganjurkan kepada seluruh lembaga pendidikan untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi, transparansi pengelolaan anggaran, serta tertib administrasi dalam setiap kegiatan sekolah,” tegasnya.
Menurut H. Ahmad Munib, keterbukaan informasi yang baik tidak hanya diwujudkan melalui pemasangan banner Dana BOS atau papan informasi sekolah, tetapi juga melalui penyediaan informasi yang benar, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, komite sekolah, pemerintah, maupun insan pers sebagai bagian dari fungsi pengawasan publik.
Ia berharap sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah, komite sekolah, masyarakat, dan media massa terus diperkuat guna menciptakan tata kelola pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Bangkalan.
“Kritik, saran, dan masukan yang konstruktif harus dipandang sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Yang terpenting adalah seluruh pihak tetap mengedepankan komunikasi yang baik, profesionalisme, dan semangat membangun demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Bangkalan,” pungkasnya.
reporter : Anam
