Surabaya | klikku.id – Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6/2026).
Mengusung tema “Investasi Berkualitas, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera”, forum yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut menjadi ajang konsolidasi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat iklim investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem investasi yang semakin kondusif.
Berbagai langkah strategis terus didorong, mulai dari harmonisasi tata ruang, penyediaan lahan investasi, pengembangan kawasan industri, penguatan proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO), hingga peningkatan konektivitas dan infrastruktur pendukung.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, M. Nashrul Wajdi, secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Timur.
Ia menegaskan bahwa pencanangan tersebut bukan sekadar menandai dimulainya pendataan, tetapi menjadi momentum menghadirkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan mutakhir sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
Menurut Nashrul, perkembangan dunia usaha di Jawa Timur menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan hasil pemutakhiran Statistical Business Register (SBR) 2026, jumlah usaha di provinsi ini mencapai sekitar 5,09 juta unit atau meningkat 8,96 persen dibandingkan hasil Sensus Ekonomi 2016.
“Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur perekonomian Indonesia, termasuk Jawa Timur. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), memperkuat UMKM, meningkatkan daya tarik investasi, memperluas lapangan kerja, sekaligus mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi semakin penting mengingat transformasi ekonomi dalam satu dekade terakhir berlangsung sangat cepat.
Perkembangan ekonomi digital, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga lahirnya berbagai model bisnis baru menuntut tersedianya data ekonomi yang mutakhir dan berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Dalam kesempatan tersebut, Nashrul juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, instansi vertikal, perguruan tinggi, media massa, serta seluruh pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, keberhasilan sensus merupakan tanggung jawab bersama karena data yang dihasilkan akan menjadi pijakan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha di Jawa Timur, untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.
“Dari data yang berkualitas akan lahir kebijakan yang tepat sasaran, dan dari kebijakan yang tepat sasaran akan terwujud pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Melalui pencanangan ini, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi fondasi penyediaan data ekonomi yang akurat dan terpercaya guna mendukung perencanaan pembangunan, memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kualitas investasi, serta mempercepat terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Timur maupun Indonesia.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, diharapkan tersedia data ekonomi yang berkualitas sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan dan investasi yang lebih tepat sasaran.
Kehadiran data tersebut juga menjadi pendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun ekosistem ekonomi yang tangguh dan berdaya saing. Ryo
