SURABAYA | klikku.id – BPJS Kesehatan Cabang Surabaya memperkuat sinergi dengan insan media, untuk mengawal keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Komitmen itu ditegaskan dalam forum Cangkruk Bersama Media yang digelar di Surabaya, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung santai tersebut, menjadi ruang diskusi antara BPJS Kesehatan, BPJS Watch Jawa Timur, dan para jurnalis, terkait capaian, tantangan, serta strategi menjaga keberlanjutan program JKN.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Muhammad Aras mengatakan, media memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan manfaat menjadi peserta JKN.
“Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, serta memperkuat kolaborasi. Agar informasi mengenai Program JKN tersampaikan secara benar kepada masyarakat,” ujarnya.
Aras menabahkan, hingga Juni 2026 jumlah peserta JKN di Surabaya mencapai sekitar 2,97 juta jiwa, atau 98,94 persen dari total penduduk. Namun, kepesertaan yang berstatus aktif baru sekitar 83,5 persen, atau sekitar 2,5 juta peserta.
Menurutnya, masih banyak peserta yang telah terdaftar, tetapi belum mengaktifkan kepesertaannya. Kondisi itu menjadi fokus BPJS Kesehatan, melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Di sisi lain, tantangan pembiayaan juga menjadi perhatian kami. Sepanjang 2025, pendapatan iuran JKN di Surabaya mencapai sekitar Rp3,4 triliun. Sementara biaya pelayanan kesehatan, menembus Rp5,38 triliun dengan rasio klaim sekitar 158 persen,” ungkapnya.
“Memasuki pertengahan 2026, pendapatan iuran tercatat sekitar Rp1,23 triliun. Sedangkan pembayaran klaim pelayanan kesehatan telah mencapai Rp2,22 triliun,” tuturnya.
Meski demikian, Aras memastikan BPJS Kesehatan tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan bagi seluruh peserta.
Sementara itu, Ketua BPJS Watch Jawa Timur Arief Supriyono menilai, Program JKN telah membawa perubahan besar terhadap akses layanan kesehatan masyarakat.
“Dulu banyak masyarakat yang harus menjual aset untuk biaya berobat. Kini cukup menunjukkan KTP, masyarakat sudah bisa memperoleh pelayanan kesehatan melalui Program JKN,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, keberlanjutan JKN harus dijaga melalui penguatan pembiayaan dan kepatuhan pembayaran iuran.
“Media memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung keberlangsungan Program JKN,” pungkasnya. AM@n
