BANGKALAN | KLIKKU.ID — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan mulai diarahkan tidak hanya pada aspek pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi penerima manfaat, tetapi juga pada penguatan ekosistem ekonomi di tingkat lokal.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD-GEMAS) DPC Kabupaten Bangkalan di Aula Pendopo Pratanu Pemkab Bangkalan, Rabu (23/9/2026).
Forum tersebut menjadi ruang komunikasi dan evaluasi yang mempertemukan para mitra dapur pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah daerah, serta unsur Badan Gizi Nasional (BGN).
Melalui forum itu, para pemangku kepentingan membahas sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari tata kelola dapur, pemenuhan standar operasional prosedur (SOP), keamanan pangan, mutu gizi, distribusi, hingga peluang memperkuat keterlibatan pelaku usaha dan pemasok bahan pangan dari daerah.
Program MBG pada dasarnya memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sekadar penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Rantai pelaksanaannya mencakup pengadaan bahan pangan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses pengolahan, pemorsian, pengangkutan, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh kelompok sasaran.
Karena itu, kualitas program sangat bergantung pada tata kelola setiap tahapan tersebut. BGN juga menempatkan keamanan pangan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan MBG, termasuk penerapan higiene dan sanitasi serta pengendalian risiko pada setiap rantai pasok pangan.
Dalam konteks ekonomi daerah, keberadaan SPPG juga membuka ruang bagi bahan pangan hasil produksi masyarakat setempat untuk masuk ke dalam rantai pasok MBG sepanjang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.
BGN sebelumnya menegaskan bahwa pelaksanaan MBG diarahkan untuk menyerap produk UMKM dan BUMDes lokal. Penggunaan bahan pangan lokal juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi di daerah, termasuk melalui keterlibatan peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha masyarakat lainnya.
Dengan demikian, semakin besar kebutuhan bahan pangan SPPG yang dapat dipenuhi oleh produsen lokal sesuai standar, semakin besar pula peluang MBG memberikan dampak ekonomi berantai bagi masyarakat Bangkalan.
Wakil Bupati Bangkalan, M. Fauzan Ja’far, yang hadir mewakili Bupati Bangkalan Lukman Hakim, mengapresiasi pelaksanaan FGD tersebut.
Menurutnya, forum seperti ini penting untuk menyatukan pemikiran sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG.
“Jadikan FGD MBG ini sebagai ruang untuk menyatukan pemikiran dan jadikan perbedaan sebagai ruang mencari solusi,” tegas M. Fauzan Ja’far.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola dapur, kepatuhan terhadap SOP, keamanan pangan, serta pemenuhan mutu gizi. Evaluasi secara berkala dinilai diperlukan agar makanan yang diberikan kepada penerima manfaat benar-benar memenuhi standar keamanan dan kebutuhan gizi.
Penekanan tersebut sejalan dengan kebijakan BGN yang dalam beberapa waktu terakhir memperkuat pengawasan terhadap tata kelola SPPG. BGN menyebut kepatuhan terhadap SOP sebagai salah satu perhatian utama, sementara Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ditegaskan sebagai persyaratan penting dalam operasional SPPG.
Penguatan ekonomi lokal menjadi salah satu isu strategis dalam pelaksanaan MBG di daerah. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar yang harus dipenuhi SPPG berpotensi menciptakan pasar bagi petani, peternak, nelayan, UMKM pangan, koperasi, BUMDes, hingga pelaku usaha kecil lainnya.
Namun, peluang tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan standar kualitas dan keamanan pangan. Bahan baku yang diterima dapur harus dipastikan layak, aman, serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
BGN bahkan mengatur pentingnya pemeriksaan bahan baku sebelum proses pengolahan. Pemeriksaan tersebut antara lain berkaitan dengan kondisi bahan, informasi produk, suhu, higiene, serta aspek lain sesuai karakteristik bahan pangan.
Artinya, konsep “menghidupkan ekonomi lokal” dalam ekosistem MBG bukan sekadar membeli bahan pangan dari daerah, melainkan membangun rantai pasok yang sehat, transparan, berkelanjutan, dan tetap memenuhi standar keamanan pangan.
Ketua DPC HMD-GEMAS Kabupaten Bangkalan, H. Nur Hasan, S.Pd., M.Si., menjelaskan bahwa pelaksanaan FGD dimaksudkan untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara mitra dapur, pemerintah daerah, serta BGN.
“Kegiatan hari ini dalam rangka membangun sinergi antara mitra dapur, kemudian pemerintah dan BGN. BGN dalam hal ini diwakili KPTU. Kalau tidak ada sinergi, tidak pernah ada sinkronisasi,” ujar H. Nur Hasan.
Ia menegaskan bahwa forum tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bersama untuk memperbaiki tata kelola sekaligus memperkuat kekompakan para mitra dapur dalam menjalankan program MBG.
“Saya tegaskan kembali bahwa acara ini murni demi kebaikan kita bersama. Tidak ada maksud dan tujuan apa-apa. Kita ingin mitra semakin kompak, tata kelola dapur semakin baik, dan sinergi dengan pemerintah semakin kuat,” tegasnya.
FGD tersebut juga menjadi momentum bagi HMD-GEMAS untuk memberikan penjelasan terkait informasi mengenai kontribusi sebesar Rp350 ribu per SPPG yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
Sebelumnya, persoalan tersebut telah diberitakan setelah muncul pertanyaan mengenai mekanisme kontribusi kegiatan FGD yang dibebankan kepada mitra dapur.
Sekretaris Jenderal HMD-GEMAS Bangkalan, H. Subaidi, SE, menjelaskan bahwa kontribusi yang dihimpun dari para mitra, menurut pihak organisasi, didasarkan pada semangat toleransi, gotong royong, dan kesukarelaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
Penjelasan tersebut merupakan keterangan dari pihak HMD-GEMAS mengenai mekanisme kontribusi kegiatan tersebut.
Sekitar 131 mitra dan SPPG disebut terlibat dalam forum yang digelar HMD-GEMAS tersebut.
Pertemuan itu kemudian diarahkan untuk menghasilkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas penyajian makanan, ketepatan distribusi bahan dan logistik, serta memperkuat komunikasi antara mitra dapur dengan pemerintah dan BGN.
Lebih jauh, ekosistem MBG diharapkan mampu menciptakan hubungan yang saling menguatkan antara kebutuhan dapur SPPG dengan potensi produksi masyarakat.
Petani dapat memperoleh akses pasar untuk hasil pertanian, peternak memiliki peluang memasok kebutuhan protein hewani, UMKM dapat mengambil bagian dalam rantai pasok, sementara koperasi dan BUMDes dapat berperan sebagai bagian dari penguatan distribusi dan penyediaan bahan pangan lokal.
Kerangka tersebut sejalan dengan arah kebijakan BGN yang mendorong keterlibatan UMKM, BUMDes, koperasi, peternakan rakyat, nelayan, dan usaha masyarakat lokal dalam penyediaan bahan pangan bagi SPPG.
Karena itu, keberhasilan MBG di daerah pada akhirnya tidak hanya dapat dilihat dari berapa banyak makanan yang tersalurkan kepada penerima manfaat. Kualitas pelaksanaan, keamanan pangan, kecukupan gizi, ketepatan distribusi, transparansi tata kelola, serta seberapa jauh program tersebut mampu menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal juga menjadi bagian penting dari ekosistem MBG.
FGD HMD-GEMAS di Pendopo Pratanu menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan kepentingan tersebut: memastikan program pemenuhan gizi berjalan dengan baik sekaligus membuka peluang agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Bangkalan.
#Anam KLIKKU.ID
