BANGKALAN | KLIKKU.ID – Polemik dugaan pungutan sebesar Rp500.000 dalam pengurusan kenaikan pangkat tenaga kesehatan (Nakes) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan kini berkembang menjadi sorotan terhadap sikap keterbukaan pejabat publik dalam merespons konfirmasi media.
Sikap Kepala Puskesmas Tanah Merah, Khadijah, S.Keb., Bd., M.Kes., yang memilih mengarahkan permintaan klarifikasi media melalui satu pintu kepada Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, menuai kritik dari kalangan aktivis mahasiswa.
Royhan, mantan Ketua Umum Asosiasi Mahasiswa Tanah Merah (AMATAR), menyayangkan respons tersebut. Menurutnya, koordinasi struktural dalam sebuah institusi pemerintahan memang perlu dihormati, tetapi tidak seharusnya mengurangi semangat keterbukaan pejabat publik terhadap pertanyaan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Kritik itu disampaikan Royhan kepada KLIKKU.ID, Selasa (10/11/2026), menanggapi pemberitaan lanjutan mengenai dugaan pungutan dalam proses kenaikan pangkat tenaga kesehatan.
Royhan: Klarifikasi Bukan Ancaman, Pertanyaan Media Bukan Permusuhan. Royhan menilai pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk membangun komunikasi yang terbuka, terlebih ketika persoalan yang dikonfirmasi berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pelayanan pemerintahan.
“Sangat menyayangkan sikap Kapus Tanah Merah yang memilih mengarahkan konfirmasi media kepada Kadinkes tanpa memberikan keterangan substantif. Saya menghargai mekanisme koordinasi internal, tetapi perlu diingat bahwa media memiliki mandat dan hak untuk mencari informasi sebagaimana dijamin dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999,” ujar Royhan.
Ia menegaskan bahwa kegiatan konfirmasi merupakan bagian dari proses jurnalistik untuk memperoleh informasi yang berimbang, bukan tindakan yang harus dipandang sebagai ancaman terhadap pejabat maupun institusi pemerintah.
“Klarifikasi itu bukan ancaman, dan pertanyaan media bukan bentuk permusuhan. Justru keterbukaan merupakan bagian dari tanggung jawab pejabat publik kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurut Royhan, keberadaan pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki fungsi strategis dalam menjalankan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, pejabat publik diharapkan mampu membedakan antara kritik yang bertujuan membangun akuntabilitas dengan tindakan yang benar-benar mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan.
Lima Nakes Ikut Kenaikan Pangkat, Kapus Arahkan Konfirmasi kepada Kadinkes. Sebelumnya, KLIKKU.ID melakukan konfirmasi kepada Kepala Puskesmas Tanah Merah, Khadijah, mengenai informasi adanya lima tenaga kesehatan yang mengikuti proses kenaikan pangkat.
Dalam komunikasi melalui WhatsApp pada Selasa (10/11/2026), Khadijah membenarkan informasi tersebut. “Ya mas,” jawabnya.
Namun, ketika dimintai tanggapan mengenai dugaan pungutan Rp500.000, termasuk kemungkinan menyampaikan respons dari lima tenaga kesehatan yang mengikuti proses kenaikan pangkat, Khadijah mengarahkan klarifikasi melalui pimpinan Dinas Kesehatan. “Satu pintu saja mas. Bu Kadinkes,” tulisnya.
Jawaban tersebut menjadi perhatian Royhan, yang menilai bahwa pejabat publik semestinya tetap menunjukkan sikap komunikatif dalam menjelaskan persoalan sesuai kewenangannya.
Meski demikian, arahan klarifikasi satu pintu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran terhadap kebebasan pers ataupun keterlibatan pihak Puskesmas Tanah Merah dalam dugaan pungutan.
UU Pers Menjamin Hak Mencari Informasi dan Menjalankan Kontrol Sosial. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan bagi pelaksanaan tugas jurnalistik.
Pasal 4 ayat (3) menjamin hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Sementara itu, Pasal 6 menegaskan sejumlah peranan pers nasional, antara lain memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, melakukan pengawasan dan kritik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Dengan demikian, konfirmasi media kepada pejabat publik merupakan bagian penting dari proses pencarian informasi, verifikasi, dan pelaksanaan fungsi kontrol sosial.
Namun, ketentuan tersebut tidak berarti setiap pejabat wajib memberikan jawaban langsung secara pribadi. Mekanisme komunikasi kelembagaan tetap dapat diterapkan sepanjang tidak digunakan untuk menghalangi kerja jurnalistik secara melawan hukum.
Selain UU Pers, prinsip keterbukaan juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal 7 undang-undang tersebut mengatur kewajiban badan publik menyediakan dan memberikan informasi yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum.
Regulasi ini menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar pilihan komunikasi, melainkan bagian dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Eks Ketum AMATAR: Jabatan Publik Menuntut Transparansi. Royhan berharap seluruh pejabat publik, khususnya yang berada di lingkungan pelayanan kesehatan Kecamatan Tanah Merah, dapat membangun budaya komunikasi yang terbuka terhadap kritik dan pertanyaan masyarakat.
“Saya selaku mantan Ketua Umum AMATAR berharap pejabat, khususnya pejabat kesehatan di Kecamatan Tanah Merah, tidak alergi terhadap kritik dan pertanyaan publik. Sebab, jabatan publik menuntut transparansi, bukan sekadar berlindung di balik kewenangan struktural,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi kritik terhadap pentingnya keterbukaan birokrasi, terutama ketika institusi pemerintah tengah menghadapi isu yang berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan pegawai maupun masyarakat.
Menurut pandangan yang disampaikan Royhan, pejabat publik semestinya menjadikan konfirmasi media sebagai kesempatan memberikan penjelasan, meluruskan informasi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang dipimpinnya.
Pers Pilar Keempat Demokrasi, Pejabat Publik Dituntut Akuntabel. Dalam sistem demokrasi, pers kerap disebut sebagai pilar keempat demokrasi karena perannya dalam menyampaikan informasi, mengawasi kekuasaan, dan menjadi sarana kontrol sosial masyarakat.
Sebutan tersebut merupakan konsep dalam praktik demokrasi, bukan penetapan pers sebagai cabang kekuasaan negara dalam konstitusi.
Karena itu, hubungan antara pejabat publik dan media semestinya dibangun atas prinsip saling menghormati tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Media berkewajiban melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, dan tidak menghakimi pihak tertentu sebelum fakta terungkap. Sebaliknya, institusi publik diharapkan menyediakan akses informasi sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
Terkait dugaan pungutan Rp500.000 dalam proses kenaikan pangkat Nakes, Dinas Kesehatan Bangkalan sebelumnya telah menegaskan tidak terdapat kebijakan resmi yang mewajibkan pembayaran tersebut.
Dinkes juga menyatakan akan melakukan penelusuran dan koordinasi dengan perangkat daerah yang berwenang apabila ditemukan indikasi permintaan uang tanpa dasar hukum.
Hingga kini, informasi dugaan pungutan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Di tengah proses tersebut, kritik Royhan menjadi pengingat bahwa keterbukaan pejabat publik dan kebebasan pers memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.
Sebab, dalam negara demokrasi, pertanyaan publik semestinya dijawab dengan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan dipandang sebagai ancaman terhadap kewibawaan jabatan.
#Anam KLIKKU.ID
