Daerah

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WIB

13 jam yang lalu

logo

Dok KLIKKU.ID

Dok KLIKKU.ID

Izin Industri PT GWS Dipertanyakan, BPM Jatim Siapkan Aksi 500 Massa Desak Audit Total

SIDOARJO | KLIKKU.ID – Persoalan keselamatan kerja, kepatuhan perizinan industri, hingga pengawasan lingkungan kembali menjadi sorotan. Kali ini, Benteng Pengabdian Milenial Jawa Timur (BPM JATIM) menyatakan sikap kritis terhadap operasional PT Great Wall Steel (GWS) yang berlokasi di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Organisasi tersebut mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan, menyusul perhatian mereka terhadap dugaan persoalan kecelakaan kerja fatal sepanjang 2026 serta sejumlah aspek kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.

Bagi BPM JATIM, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pemeriksaan administratif semata. Pemerintah dinilai perlu membuktikan fungsi pengawasannya melalui pemeriksaan faktual di lapangan, terutama terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi legalitas perizinan industri, penerapan standar operasional prosedur (SOP), penggunaan alat pelindung diri (APD), pengelolaan lingkungan dan limbah, hingga legalitas penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Investasi Jangan Mengalahkan Keselamatan Pekerja

BPM JATIM memandang bahwa keberadaan industri seharusnya memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjamin keselamatan tenaga kerja dan kelestarian lingkungan sekitar.

Namun, apabila dugaan pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan kerja dan perizinan benar terjadi, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Menurut BPM JATIM, pemerintah tidak boleh hanya hadir setelah terjadi kecelakaan maupun munculnya persoalan di lingkungan perusahaan. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini.

Mereka juga mendesak agar hasil pemeriksaan perusahaan dibuka secara transparan melalui mekanisme yang sah, termasuk informasi maupun rekaman CCTV yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan kerja.

Siapkan Aksi Demonstrasi, Targetkan Tiga Lokasi. Sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah dan pihak perusahaan, BPM JATIM merencanakan aksi demonstrasi pada Kamis hingga Jumat, 26–27 November 2026.

Dalam rencana tersebut, organisasi ini menyebut akan mengerahkan sekitar 500 massa dengan tiga titik sasaran, yakni Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, serta PT Great Wall Steel (GWS).

Aksi tersebut diarahkan untuk mendesak pemerintah dan instansi berwenang agar tidak mengabaikan berbagai persoalan yang dipertanyakan terkait aktivitas industri tersebut.

Enam Tuntutan Jadi Fokus Pengawalan. Dalam pernyataan sikapnya, BPM JATIM menyampaikan enam pokok aspirasi yang menjadi dasar rencana aksi.

Pertama, mendesak pengusutan tuntas persoalan kecelakaan kerja fatal sepanjang 2026.

Kedua, meminta audit menyeluruh terhadap penerapan K3, SOP, penggunaan APD, dan standar keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.

Ketiga, meminta pemeriksaan dugaan kebisingan, pencemaran lingkungan, serta pengelolaan limbah industri.

Keempat, mendesak evaluasi seluruh perizinan usaha dan dokumen lingkungan PT GWS.

Kelima, meminta keterbukaan hasil pemeriksaan dan rekaman CCTV terkait kecelakaan kerja melalui prosedur hukum yang berlaku.

Keenam, meminta audit penggunaan TKA, meliputi legalitas izin kerja, rasio tenaga kerja asing dan lokal, serta pemenuhan pelatihan K3.

BPM JATIM juga mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran, termasuk mengevaluasi hingga mencabut izin usaha atau menghentikan aktivitas perusahaan sepanjang memenuhi ketentuan hukum.

Pemerintah Diuji dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan. Rencana aksi BPM JATIM tersebut menjadi pengingat bahwa investasi dan pertumbuhan industri tidak boleh berjalan dengan mengesampingkan keselamatan manusia.

Di satu sisi, keberadaan industri memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, di sisi lain, kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan pekerja, serta tanggung jawab lingkungan merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar.

Karena itu, tuntutan audit terhadap PT GWS perlu dijawab melalui pemeriksaan objektif, transparan, dan berdasarkan bukti oleh instansi yang memiliki kewenangan.

BPM JATIM menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak investasi, tetapi menolak adanya pembiaran apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan.

“Kami tidak menolak investasi, tetapi kami menolak pembiaran. Jika ditemukan pelanggaran, jangan ragu evaluasi izin dan hentikan aktivitas perusahaan sesuai ketentuan hukum!” tegas BPM JATIM dalam pernyataan sikapnya.

Kini, perhatian tertuju pada langkah pemerintah dan instansi terkait dalam merespons tuntutan tersebut. Sebab, pengawasan industri bukan sekadar persoalan administrasi perizinan, melainkan menyangkut keselamatan pekerja, kepastian hukum, dan hak masyarakat atas lingkungan yang layak.

(Anam | KLIKKU.ID)

75

Baca Lainnya