SURABAYA | KLIKKU.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyetorkan uang rampasan negara senilai Rp4.531.142.707 atau sekitar Rp4,53 miliar ke Kas Negara, Jumat (20/11/2026).
Penyetoran tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terpidana Ganjar Siswo Pramono, S.T., M.T.
Informasi tersebut disampaikan Kejari Surabaya melalui siaran pers Nomor PR-27/M.5-10/Dsp.1/11/2026 yang ditandatangani atas nama Kepala Kejari Surabaya oleh Kasi Intelijen, Yogi Aryanto, S.H., M.H.
Adapun penyetoran uang rampasan tersebut didasarkan pada sejumlah putusan pengadilan, yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9425 K/Pid.Sus/2026 tanggal 20 Agustus 2026, juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 41/PID.SUS-TPK/2026/PT SBY tanggal 28 April 2026, serta Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 168/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 13 Maret 2026.
Dalam putusan tersebut, sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan dana dalam rekening bank dinyatakan dirampas untuk negara.
Rinciannya, uang tunai sebesar Rp2,2 miliar yang disita pada 8 Januari 2024, kemudian Rp850 juta hasil penyitaan pada 9 Januari 2024.
Selanjutnya, uang tunai sebesar Rp550 juta yang disita pada 10 Januari 2024. Selain itu, terdapat dana sebesar Rp931.142.706,72 dalam rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Surabaya Darmo atas nama Ganjar Siswo Pramono yang juga dinyatakan dirampas untuk negara.
Dari keseluruhan barang bukti tersebut, total uang rampasan mencapai Rp4.531.142.707 dan telah disetorkan ke Kas Negara.
Kejari Surabaya menegaskan, penyelesaian eksekusi uang rampasan tersebut merupakan bentuk komitmen institusi dalam menuntaskan putusan pengadilan secara tuntas dan transparan, sekaligus memperkuat upaya penegakan hukum serta pemberantasan tindak pidana korupsi.
Melalui Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB), Kejari Surabaya juga terus mengoptimalkan pengelolaan barang bukti dan uang rampasan agar dapat dikembalikan kepada negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemulihan hak-hak keuangan negara sehingga manfaatnya dapat kembali dirasakan untuk kepentingan masyarakat luas.
