Hukrim

Sabtu, 21 November 2026 - 04:11 WIB

23 jam yang lalu

logo

Rigie Dok ist KLIKKU.ID

Rigie Dok ist KLIKKU.ID

Skandal Keuangan KBS Terbongkar, Empat Pejabat dan Pengacara Jadi Tersangka, Kerugian Negara Rp3,27 Miliar

Surabaya | KLIKKU.ID — Penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) terus berkembang. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat tersangka baru dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan perusahaan daerah tersebut untuk Tahun Anggaran 2025–2026.

Keempat tersangka ditetapkan oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim pada Rabu (19/11/2026). Mereka masing-masing berinisial MN, Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS; NW, Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS; EES, anggota Badan Pengawas PDTS KBS; serta MM, advokat pada Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

Penetapan tersebut tertuang dalam empat surat keputusan, yakni KEP-1635, KEP-1636, KEP-1637, dan KEP-1638/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 19 November 2026.

Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, kasus ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penggunaan uang kas perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik juga menemukan dugaan adanya permintaan dana miliaran rupiah yang disebut-sebut untuk mengupayakan penutupan perkara hukum.

Peristiwa tersebut bermula sekitar Februari 2025, ketika NW dan MN mendapat panggilan pemeriksaan terkait dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

Keduanya kemudian menghubungi EES untuk mencari pendampingan hukum. EES selanjutnya memperkenalkan keduanya kepada MM.

Namun, dalam perkembangannya, MM diduga meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta serta dana Rp500 juta yang disebut sebagai biaya untuk menutup perkara.

Dana tersebut disebut dikeluarkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan NW dan MN melalui perintah kepada Kepala Departemen Keuangan, Sutini. Selanjutnya, uang diserahkan oleh EES kepada MM.

Meski demikian, berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan Kejati Jatim, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.

Persoalan kembali muncul sekitar April 2025 ketika jajaran direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS menjalani pemeriksaan oleh Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013–2024.

Dalam pemeriksaan tersebut, MM kembali diduga meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana sebesar Rp995 juta. Permintaan itu disebut mendapat persetujuan NW dan MN.

Akumulasi permintaan dana dalam rangkaian peristiwa tersebut mencapai Rp2,41 miliar. Namun, menurut penyidik, dana itu juga tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim, sementara proses pemeriksaan tetap berjalan.

Diduga Rekayasa Dokumen Pertanggungjawaban. Untuk membuat pengeluaran uang perusahaan seolah-olah memiliki dasar administrasi yang sah, NW, MN, EES, dan MM diduga bersekongkol menyusun sejumlah dokumen pertanggungjawaban.

Dokumen tersebut antara lain berupa perjanjian kerja sama jasa hukum, kegiatan review standar operasional prosedur (SOP) KBS, perjanjian kerja sama (PKS) yang diduga fiktif, serta kuitansi pembayaran honorarium konsultan hukum dan pendampingan litigasi.

Nilai dokumen pertanggungjawaban tersebut mencapai Rp2.410.000.000.. Selain dugaan pengeluaran dana tersebut, penyidik juga menemukan pengeluaran kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pada 2025, pengeluaran yang dipersoalkan mencapai Rp707.775.022. Sedangkan pada 2026 tercatat sebesar Rp152.784.430.

Pengeluaran tersebut berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, pembelian BBM, pembayaran THR, dan honorarium yang dinilai tidak memiliki pertanggungjawaban memadai.

Kerugian Negara Rp3,27 Miliar. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-940/PW13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026, total kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp3.270.559.452.

Angka tersebut merupakan akumulasi dana kas PDTS KBS yang dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan selama periode 2025–2026.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Subsidiar, Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyidik juga melakukan penahanan terhadap keempat tersangka selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026. Seluruhnya dititipkan di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jawa Timur.

# KLIKKU.ID Rigi

43

Baca Lainnya