Bangkalan | klikku.net — Adanya peristiwa kekosongan jabatan komisioner definitif Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota di seluruh Indonesia dinilai buruk sebab terjadi di tengah tahapan yang cukup krusial, yakni jelang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pileg 2024.
Kondisi tersebut menuai kritik Ketua PC PMII Bangkalan, A H Sofiyullah menilai bahwa molornya pengumuman 514 Bawaslu Kabupaten dan kota yang mencoreng wajah demokrasi Indonesia itu diduga karena kentalnya kepentingan politik dan intervensi dari berbagai pihak dan kekosongan baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah berdirinya bawaslu.
“Sebab kehadiran para pengawas di daerah itu sangat urgent mengingat tahapan pemilu sedang memasuki fase krusial yakni penetapan DCS yang membutuhkan pengawasan ketat dan melekat karena ini akan berimplikasi pada legitimasi proses penyelenggaraan pemilu,” ujar Sofiyullah
Pihaknya mengaku khawatir adanya kekosongan jabatan di 514 Bawaslu kabupaten berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik kepada pengawas pemilu karena publik menaruh kecurigaan terhadap kredibilitas penyelenggara apalagi diperparah dengan kondisi minimnya.
Kebutuhan pemilu 2024 kata Sofi ini sangat kompleks dan penuh dinamika, maka seleksi pengawas pemilu ini diharapkan dapat menyaring figur-figur yang siap bekerja serta memiliki komitmen integritas tinggi.
Sofiyullah sangat berharap seleksi pengawas Pemilu di daerah jangan sampai dirasuki kepentingan pragmatis kelompok dan hegomoni identitas karena ini mempertaruhkan kualitas demokrasi Indonesia.
Ia pun mendorong Bawaslu RI segera mengumumkan hasil seleksi kepada publik dengan transparan dan akuntabel serta jangan ditunda-tunda lagi. Mengingat kata Sofi sebelumnya diberitakan, Bawaslu RI menunda pengumuman dan pelantikan calon anggota terpilih Bawaslu kabupaten di seluruh wilayah Indonesia.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 280/KP.01.00/K1/08/2023. “Pengumuman calon anggota terpilih dan pelantikan tertera Sabtu, 12 Agustus 2023, diubah menjadi Senin, 14 Agustus 2023,” tulis Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam surat tersebut.
Namun, hingga hari ini, Selasa (15/8/2023), pengumuman tersebut belum juga terbit. “Dan pelaksanaan pelantikan dari yang semula Senin, 14 Agustus sampai dengan Rabu, 16 Agustus 2023 diubah menjadi Rabu, 16 Agustus sampai dengan Minggu, 20 Agustus 2023,” tulis surat itu.
Editor : Anam
Kontributor : Sams
