Daerah Pemerintahan

Sabtu, 9 September 2023 - 13:24 WIB

3 tahun yang lalu

logo

Nur Hasan S.Pd M.Pd Ketua Komisi D DPRD Bangkalan.

Dok Anam klikku ist.

Nur Hasan S.Pd M.Pd Ketua Komisi D DPRD Bangkalan. Dok Anam klikku ist.

Anggaran Honor Guru Ngaji dan Madin Dihapus Pemda Bangkalan Ketua Komisi D DPRD Meradang

Bangkalan | klikku.net— Kabar dihapusnya anggaran dana untuk honor guru ngaji dan madrasah diniyah semenjak bulan Juli Tahun 2023 kemar8n ini oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan di bawah kendali Plt Mohni memantik respon keras dari Ketua Komisi D DPRD yang menilai kebijakan pemkab tidak manusiawi.

Dana APBD untuk honor guru ngaji dan madin yang didistribusikan setiap triwulan itu kata Nur Hasan S.Pd M.Pd Ketua Komisi D telah diperkuat dengan adanya peraturan ada undang-undang tentang pondok pesantren.

Walau demikian dia mengaku hingga kini pihaknya masih kekeh memperjuangkan agar dana tersebut bisa tetap berlanjut sebab program itu selama ini telah membantu meringankan kebutuhan ekonomi ribuan atau berkisar sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua (9.342) masyarakat Bangkalan yang berprofesi sebagai tenaga pengajar atau guru ngaji dan madrasah diniyah.

Baca juga : Ra Latif Bupati Bangkalan Serahkan Santunan Rp 42 Juta Pada Ahli Waris Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kanegarah

“Alasan yang paling mendasar sebab dinilai visi misi Ra latif sudah dianggap sudah selesai, kemudian yang kedua alasan efisiensi anggaran pendapatan tidak sesuai dengan target atau belanja tidak sesuai dengan target itu tetapi kalau ini harusnya dicarikan cara, jangan sampai dihapus saya sampai mengatakan kalau pemerintah jadi menghapus berarti pemerintah tidak tahu dan tidak memahami tentang kondisi riil masyarakat Bangkalan, kami menganggap kebijakan penghapusan itu tidak manusiawi, kalau pemerintah tetap bersikukuh kami berharap semua anggota dewan ini mari bersatu untuk mendorong anggaran guru ngaji ini jangan sampai berhenti,” kata Nur Hasan mengungkapkan.

Kini yang dirasakan dampak dihentikannya distribusi anggaran untuk honor guru ngaji dan madin itu yakni klaim BPJS kesehatan para ribuan guru itu ketika ada yang meninggal sudah tidak bisa dicairkan semenjak bulan Juli 2023 kemarin.

“Info yang kami dapat kordinator lapangan ini punya rencana untuk melakukan audiensi bahkan kalau dibutuhkan ini infonya sudah ada yang akan melakukan aksi demonstrasi akibat atau dampak kebijakan menghentikan honor guru ngaji dan madin oleh Drs. Mohni Plt Bupati Bangkalan yang masa jabatannya sudah diujung tanduk,” kata Nur Hasan yang merupakan politisi PPP tersebut menambahkan keterangannya.


Reporter : Anam

Editor : Redaksi

838

Baca Lainnya