Surabaya | klikku.id – Pemprov Jatim menjaga kedaulatan bangsa lewat pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik.
Penandatanganan komitmen, secara simbolis dilakukan dalam acara Konsolidasi Daerah Tentang Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jatim, Jumat (1/8/2025).
Komitmen itu ditandatangani oleh sekretaris daerah dari Trenggalek, Ngawi, Sumenep, Kota Kediri, dan Kota Madiun. Hadir dalam acara, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Hafidz Muksin, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemda Kemendagri Paudah, serta Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai.
Langkah ini menjadi tindak lanjut Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Regulasi anyar tersebut menegaskan pentingnya Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan instrumen pemersatu bangsa.
“Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, tapi simbol kedaulatan. Jawa Timur kami harapkan jadi provinsi pelopor dalam menjaga trigatra bangun bahasa,” tegas Abdul Mu’ti.
Untuk mendukung pelaksanaan di daerah, Hafidz Muksin menyerahkan draf SK tim pelaksana pengawasan kepada Aries Agung Paewai. Ia berharap pemerintah kabupaten/kota segera membentuk tim dan menyusun program kerja.
“Mulai dari sosialisasi, pemantauan, hingga evaluasi. Dengan begitu, pengawasan bisa berjalan sinkron antara pusat dan daerah,” jelas Hafidz.
Abdul Mu’ti juga mengapresiasi capaian Jatim sebagai provinsi dengan peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) terbanyak sepanjang 2021–2024. Atas capaian itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa diganjar penghargaan khusus pada Februari lalu.
Sebelum penandatanganan, dua Widyabasa Ahli Madya, Wawan Prihartono dan Maryanto, memaparkan detail implementasi Permendikdasmen, termasuk pembagian kewenangan pengawasan dan susunan tim pelaksana dari provinsi hingga kabupaten/kota. @Man
