Jakarta | klikku.id – Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2026 kembali mengemuka. Namun, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan isu tersebut bukan berasal dari pihaknya.
Menurutnya, yang paling berwenang menjawab soal rencana penyesuaian tarif adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Kan Dirut BPJS belum pernah ngomong itu. Silakan tanyakan beliau,” ujar Ghufron saat menghadiri Mukernas Persatuan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (Perdosni) di Bandung, Sabtu (23/8/2025).
Meski begitu, Ghufron menilai wacana penyesuaian tarif iuran tidak sepenuhnya buruk. “Kalau memang naik, itu bagus,” katanya singkat.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani sudah lebih dulu memberi sinyal. Ia menyebut, penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Keberlanjutan JKN akan sangat bergantung pada manfaat yang diberikan. Kalau manfaatnya makin besar, otomatis biaya juga meningkat,” jelasnya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Kamis (21/8/2025).
Sri Mulyani menambahkan, penyesuaian tarif juga akan berdampak pada peningkatan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI). Meski begitu, pemerintah tetap akan memperhatikan kemampuan peserta mandiri.
“Makanya, pemerintah memberi subsidi sebagian. Iuran mandiri itu masih Rp35 ribu, padahal seharusnya Rp43 ribu. Jadi Rp7 ribunya ditutup pemerintah, terutama untuk peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah),” paparnya.
Adapun keputusan akhir soal wacana kenaikan iuran akan dibahas lebih lanjut bersama DPR, Menteri Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp244 triliun untuk anggaran kesehatan. R3d
