Jakarta | klikku.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tegas untuk seluruh kepala daerah di Indonesia.
Para pejabat daerah diminta menahan diri, dengan tidak menggelar pesta mewah, tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, dan berhati-hati dalam setiap pernyataan publik.
Instruksi ini muncul di tengah meningkatnya aksi unjuk rasa di berbagai daerah dalam sepekan terakhir. Tito menegaskan, sikap pejabat daerah sangat menentukan stabilitas sosial.
“Ini diperlukan untuk meredam keresahan publik serta menjaga situasi kondusif,” ujar Tito, Senin (1/9/2025).
Menurut Tito, pesta besar dan perjalanan keluar negeri akan memicu sentimen negatif di masyarakat. Di saat publik menghadapi tekanan ekonomi, pejabat seharusnya menunjukkan empati dan kepekaan.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya komunikasi publik. Setiap kepala daerah diminta hanya berbicara sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
“Hindari pernyataan yang multitafsir dan bisa menimbulkan gejolak baru,” tegasnya.
Iwan Setiawan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), menilai langkah Mendagri sebagai kebijakan yang tepat. Menurutnya, larangan ini merupakan bentuk empati pemerintah terhadap rakyat.
“Kalau pejabat merakyat, tidak pamer, dan mampu menjaga perasaan masyarakat, potensi gejolak bisa ditekan,” ujar Iwan.
Ia menekankan, pola komunikasi pejabat daerah punya peran penting menciptakan ketenangan. Kepala daerah, kata dia, harus hadir sebagai penyejuk, bukan justru memancing amarah rakyat.
Lebih jauh, Iwan mendukung strategi pemerintah yang mengedepankan pendekatan empati dibanding hanya aspek keadilan.
“Pendekatan empati ini lebih bisa diandalkan untuk mencegah eskalasi. Kalau ditopang dengan kebijakan pro-rakyat, stabilitas bisa terjaga,” tandasnya. R3d
