Jakarta | klikku.id – Pemerintah mengambil langkah tegas terkait kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menutup sementara sejumlah dapur pengelola MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah.
“SPPG yang bermasalah ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi,” tegas Zulhas dalam Konferensi Pers Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Program Prioritas MBG di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9).
Evaluasi itu, kata dia, mencakup kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak. Tak hanya dapur yang terindikasi bermasalah, seluruh SPPG di Indonesia juga akan diperiksa.
“Semua SPPG wajib mensterilkan alat makan dan memperbaiki proses sanitasi, termasuk kualitas air dan pengelolaan limbah. Jadi tidak hanya di lokasi yang kejadian, tapi seluruh dapur MBG,” tegas Zulhas.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan, sepanjang Januari–September 2025 terjadi 70 insiden keamanan pangan, termasuk keracunan, dengan total 5.914 penerima MBG terdampak.
Rinciannya:
- Wilayah I (Sumatera): 9 kasus dengan 1.307 korban, antara lain di Lebong (Bengkulu) dan Bandar Lampung.
- Wilayah II (Pulau Jawa): 41 kasus dengan 3.610 korban.
- Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara): 20 kasus dengan 997 korban.
Penyebab utama keracunan, menurut BGN, berasal dari kontaminasi bakteri. Antara lain E-coli pada air, nasi, tahu, ayam; staphylococcus aureus pada tempe dan bakso; salmonella pada ayam, telur, sayuran; bacillus cereus pada menu mie; hingga bakteri coliform, klebsiella, proteus, dan PB dari air tercemar.
Dengan langkah penutupan dan evaluasi menyeluruh ini, pemerintah berharap program MBG tetap berjalan, namun lebih aman dan benar-benar menjamin kesehatan para penerima. R3D
