Jakarta | klikku.id – Pemerintah menerapkan tiga sertifikasi utama untuk mencegah kejadian luar biasa (KLB) keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sertifikasi tersebut meliputi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan sertifikasi halal.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, standar ini menjadi syarat minimum bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM. Jadi Kemenkes, BPOM, dan BGN akan bekerja sama melakukan sertifikasi,” kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, pemerintah tengah membahas percepatan proses sertifikasi agar berjalan cepat, berkualitas baik, dan tidak menimbulkan biaya izin yang mahal.
Peran dan Fungsi Sertifikasi
- HACCP: memastikan kualitas fasilitas pengolahan makanan, dengan mengidentifikasi bahaya biologis, kimiawi, dan fisik dari produksi hingga konsumsi.
- SLHS: memastikan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan makanan.
- Halal: menjamin makanan sesuai standar keagamaan.
Selain itu, pengawasan juga akan diperkuat. Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPOM akan melakukan pengawasan eksternal mingguan untuk melengkapi pengawasan internal oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Budi menambahkan, kualitas bahan baku dan air akan diawasi ketat. “Kualitas air sangat penting untuk menentukan apakah makanan yang disajikan baik atau tidak. Pengawasan itu nantinya dilakukan on daily basis oleh BGN,” ujarnya.
Pengawasan juga akan melibatkan sekolah melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Kemenkes bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar program ini bisa diawasi hingga ke penerima manfaat.
“Sekitar 450 ribu sekolah di bawah Kemendikdasmen akan ikut terlibat. Minimal kita bisa ajari siswa dan guru untuk mengenali makanan yang berubah warna, bau, atau teksturnya. Pengawasan sederhana ini akan dikolaborasikan dengan sekolah-sekolah,” jelas Budi.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap distribusi MBG tetap aman, higienis, dan layak konsumsi sehingga tidak menimbulkan kasus keracunan massal seperti sebelumnya. R3D
