SURABAYA | klikku.id – Pemerintah pusat mulai merapikan ulang sistem layanan sosial di level desa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan rencana integrasi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) bakal direalisasikan sebagai model layanan terpadu di kelurahan dan desa.
Langkah ini disebut penting untuk memangkas tumpang tindih program, mempercepat penyaluran bantuan, sekaligus mempermudah masyarakat mengakses layanan dasar di bidang kesehatan, administrasi sosial, hingga bantuan kemiskinan.
“Posyandu memiliki struktur yang jelas dan tersebar merata. Integrasi ini akan memperkuat fungsi pelayanan sosial agar lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Tito dalam rilis resmi yang diterima, Sabtu (22/11).
Selama ini, Puskesos menjadi pintu masuk berbagai kebutuhan warga—mulai dari validasi data sosial, pendampingan kesehatan, hingga solusi administrasi kependudukan.
Namun di banyak daerah, layanan tersebut mandek karena tidak adanya operator desa dan lemahnya sistem pembaruan data.
Mensos meminta dukungan pemerintah daerah agar Puskesos kembali operasional dan tidak hanya menjadi program di atas kertas.
Rencana integrasi ini disambut positif akademisi. Agus Mauluddin, sosiolog Universitas Terbuka, menilai kebijakan tersebut bisa menghapus ego sektoral antarinstansi yang kerap menghambat pemutakhiran data dan pelaksanaan program bantuan.
“Jika berhasil, integrasi ini akan mempercepat layanan bagi lansia terlantar, keluarga miskin, maupun kelompok rentan lainnya. Bahkan bisa mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis,” jelasnya.
Agus menegaskan, keberhasilan gagasan ini bergantung pada akurasi data dan peran aktor lokal seperti RT/RW, pendamping desa, tokoh agama, hingga relawan.
“Banyak persoalan sosial gagal diselesaikan bukan karena tidak ada program, tetapi karena data tidak tepat dan tidak ada pendamping,” tandasnya. R3d
