JOMBANG | klikku.id – Menanggapi sorotan terkait realisasi Belanja Modal tahun 2025 yang tercatat sebesar 51,65% dari target Rp390,96 miliar, Kepala Bappeda Kabupaten Jombang, Hartono, memberikan penjelasan komprehensif mengenai dinamika perencanaan dan kendala eksekusi di lapangan.
Meskipun terdapat penurunan persentase dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 82,81%, Hartono menegaskan bahwa Bappeda tetap berpijak pada prinsip evaluasi berbasis outcome (hasil), bukan sekadar serapan anggaran semata.
Hartono menjelaskan bahwa kesenjangan antara target dan realisasi fisik sering kali dipengaruhi oleh dinamika teknis yang muncul setelah dokumen perencanaan ditetapkan.
Ia membantah bahwa Bappeda gagal memetakan hambatan, melainkan menekankan pada ketatnya standar efektivitas yang diterapkan.
“Sebagaimana prinsip perencanaan kita yang fleksibel namun tetap bertujuan strategis, rendahnya serapan ini merupakan sinyal bahwa ada beberapa proyek yang kami nilai belum memenuhi kriteria Ready to Implement (RTI) secara sempurna di tengah jalan, baik karena kendala lahan maupun kesiapan lelang,” ujar Hartono.
Hartono menekankan bahwa Bappeda lebih memilih menunda atau melakukan evaluasi mendalam terhadap proyek yang tidak siap secara teknis daripada memaksakan eksekusi yang berisiko pada kualitas atau tersangkut masalah hukum.
“Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, kami memiliki ruang untuk melakukan evaluasi jika program dinilai tidak efektif atau terhambat kendala eksternal. Kami tidak ingin sekadar mengejar angka serapan modal 100% jika pada akhirnya output fisik tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tambahnya.
Menanggapi penurunan kinerja dibanding tahun 2024, Hartono menyatakan bahwa Bappeda Jombang tengah melakukan audit internal terhadap proses perencanaan RKPD.
Fokus utama ke depan adalah memastikan setiap proyek strategis telah menyelesaikan seluruh dokumen teknis (DED, pembebasan lahan, dan perizinan) sebelum anggaran diketuk.
“Kegagalan eksekusi fisik ini adalah bahan evaluasi besar bagi kami untuk memperketat indikator SMART pada tahap perencanaan. Ke depan, sinkronisasi antara Bappeda sebagai perencana dan Perangkat Daerah sebagai pelaksana akan diperkuat agar hambatan lelang dan lahan dapat dimitigasi sejak tahap rancangan awal,” tegas Hartono menutup keterangannya. Titin mujiati
