Bangkalan | klikku.id – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, memerintahkan jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan penolakan pasien di RS Anna Medika. Instruksi tersebut disampaikan pada 2 Januari 2026, dengan penekanan agar dilakukan klarifikasi menyeluruh kepada pihak rumah sakit.
“Kami sangat menyayangkan jika itu benar-benar terjadi,” tegas Lukman. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan memiliki komitmen kuat dalam menjamin pelayanan publik, khususnya layanan kesehatan, agar seluruh masyarakat memperoleh hak pelayanan secara adil dan manusiawi.
Menurut Lukman, komitmen tersebut sejalan dengan status Bangkalan yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), yang memastikan seluruh warga memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Karena itu, tidak boleh ada warga yang terhambat mendapatkan pertolongan medis, terlebih dalam kondisi darurat.
“Administrasi nomor dua jika kondisi emergency,” tegasnya. Bupati menyoroti bahwa aspek penyelamatan nyawa dan pelayanan prima harus menjadi prioritas utama, tanpa boleh terhambat oleh urusan administratif seperti kelengkapan identitas diri.
Kasus ini bermula saat Sakinah, ibu dari seorang bayi berusia 10 bulan, membawa anaknya ke RS Anna Medika karena mengalami muntah. Namun, setibanya di rumah sakit, bayi tersebut dilaporkan tidak mendapatkan penanganan karena tidak memiliki dokumen administrasi seperti akta kelahiran dan kartu keluarga.
Menanggapi hal tersebut, Lukman menegaskan bahwa rumah sakit, terutama yang berkaitan dengan layanan publik, seharusnya telah memahami dan berkomitmen untuk mendahulukan pasien dalam kondisi gawat darurat. Ia menilai pendekatan pelayanan yang kaku justru bertentangan dengan semangat pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien.
Sebagai pembanding, Bupati mengungkapkan bahwa di RSUD Bangkalan telah diterapkan inovasi pelayanan “Duwe’ Beres” (beres sakèknah, beres administrasinah). Melalui inovasi ini, pelayanan kesehatan dan administrasi kependudukan berjalan beriringan, sehingga pasien dapat langsung ditangani secara medis sembari proses administrasi diselesaikan.
“Inovasi ini hadir untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tertolak hanya karena persoalan administrasi,” pungkas Lukman.
Pemkab Bangkalan menegaskan akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan agar seluruh fasilitas kesehatan di wilayahnya mengedepankan prinsip kemanusiaan, keselamatan pasien, dan pelayanan prima.
(Anam)
