BANGKALAN | klikku.id – Pergantian kepemimpinan di Polres Bangkalan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum strategis untuk menata ulang arah penegakan hukum yang berpihak pada rasa aman dan keadilan masyarakat. Hal itu ditegaskan Ketua Perkumpulan Jurnalis Bangkalan (Pejalan), Syaiful Anam, S.Pd., menanggapi hadirnya Kapolres Bangkalan yang baru, AKBP Wibowo, S.I.K., M.H.
Menurut Anam, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) Bangkalan memiliki kompleksitas tersendiri yang tidak bisa ditangani dengan pendekatan hukum yang kaku dan normatif semata. Dinamika kriminalitas, konflik sosial, peredaran senjata tajam, kendaraan tanpa legalitas, hingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih menjadi realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput.
“Kamtibmas Bangkalan harus dijadikan kompas utama dalam menerapkan penegakan hukum. Jangan sampai hukum hadir hanya sebagai alat represif, tetapi absen sebagai instrumen keadilan sosial,” tegas Anam.
Ia menilai, keberhasilan kepolisian tidak hanya diukur dari jumlah pengungkapan kasus, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan dan tindakan aparat mampu menghadirkan rasa aman tanpa menimbulkan ketakutan baru di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Anam mendorong Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo untuk berani mengambil langkah tegas namun tetap humanis, serta membuka ruang dialog dengan publik.
Sebagai representasi insan pers, Anam menegaskan posisi jurnalis bukan sebagai oposisi institusi negara, melainkan mitra kritis yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Keterbukaan informasi, menurutnya, menjadi fondasi penting agar kepercayaan publik terhadap Polri tidak tergerus oleh persepsi negatif dan spekulasi liar.
“Kami siap bersinergi, tetapi tetap kritis dan objektif. Ketika penegakan hukum berjalan lurus, pers akan menguatkan. Namun ketika menyimpang dari rasa keadilan, pers juga berkewajiban mengingatkan,” ujarnya.
Anam juga menekankan bahwa Bangkalan memiliki karakter masyarakat yang religius, komunal, dan memiliki sensitivitas tinggi terhadap keadilan. Karena itu, pendekatan penegakan hukum yang tidak mempertimbangkan aspek sosiologis berpotensi memicu resistensi dan ketidakpercayaan publik.
Dengan pengalaman dan latar belakang yang dimiliki AKBP Wibowo, insan pers Bangkalan berharap kepemimpinan baru ini mampu menghadirkan wajah Polri yang tegas dalam hukum, transparan dalam kebijakan, dan humanis dalam pelayanan.
“Harapan kami sederhana, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, masyarakat dilindungi tanpa diskriminasi, dan kritik tidak dipandang sebagai ancaman,” pungkas Anam.
Pergantian Kapolres Bangkalan ini menjadi ujian awal bagi komitmen Polri dalam menjawab tantangan kamtibmas yang nyata, sekaligus membuktikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan seiring dengan keadilan dan kemanusiaan.
(Red)
