MALANG | klikku.id – Proses hukum atas dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Pesta Pora Abadi Central Kitchen 2 terus bergulir. Tim hukum Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Rakyat (AMMPERA) telah menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan kepada penyelidik di Polres Malang.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut laporan resmi yang sebelumnya diajukan AMMPERA terkait dugaan tindak pidana oleh pihak perusahaan. Pihak kepolisian disebut merespons laporan tersebut dengan terbuka dan menunjukkan komitmen untuk menindaklanjuti secara profesional.
Ketua tim hukum AMMPERA, Muhamad Husni, mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan, dirinya menjelaskan sejumlah temuan penting terkait operasional perusahaan. Salah satu poin utama adalah dugaan bahwa PT Pesta Pora Abadi Central Kitchen 2 telah beroperasi sejak sekitar tahun 2021 tanpa mengantongi dokumen perizinan yang diwajibkan.
“Dalam keterangan kami, disampaikan bahwa perusahaan beroperasi tanpa dokumen seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Selain itu, terdapat dugaan penetapan upah di bawah standar UMP/UMK,” ujar Husni.
Ia juga menambahkan bahwa pihak penyelidik dari Polres Malang berencana segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi operasional perusahaan. Langkah tersebut dilakukan guna memverifikasi kondisi di lapangan sekaligus memeriksa kelengkapan dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan.
Menurut Husni, penyelidik menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti laporan secara menyeluruh. “Tim penyelidik akan segera turun ke lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan PT Pesta Pora Abadi,” ungkapnya.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kepatuhan terhadap regulasi usaha, perizinan bangunan, serta hak-hak tenaga kerja. AMMPERA berharap proses penyelidikan berjalan transparan dan menghasilkan penegakan hukum yang adil tanpa tebang pilih.
#Anam
