SURABAYA | KLIKKU.ID — Beredarnya video yang memperlihatkan kepadatan aktivitas dan arus lalu lintas di kawasan Pasar Tanjungsari, Surabaya, memunculkan beragam respons di ruang publik.
Barisan Pemuda dan Masyarakat Jawa Timur (BPM Jatim) kemudian memberikan klarifikasi bahwa video tersebut perlu dilihat berdasarkan konteks waktu dan situasi ketika dokumentasi dilakukan.
Ketua Umum BPM Jatim, Holil, menyampaikan bahwa rekaman tersebut diambil pada momentum puncak perayaan Maulid Nabi, ketika terjadi peningkatan mobilitas masyarakat di sejumlah pusat keramaian di Surabaya, termasuk kawasan Pasar Tanjungsari.
“Video tersebut merupakan dokumentasi pada momentum puncak perayaan Maulid Nabi. Pada saat itu memang terjadi peningkatan volume masyarakat di berbagai pusat keramaian di Surabaya, termasuk di kawasan Pasar Tanjungsari,” ujar Holil.
Menurut BPM Jatim, kondisi arus lalu lintas di kawasan tersebut saat ini telah berjalan dengan lancar dan terkendali. Namun demikian, munculnya perhatian publik terhadap Pasar Tanjungsari dinilai tidak semata-mata harus dilihat sebagai persoalan kepadatan lalu lintas.
Di kolom komentar unggahan yang menjadi perhatian publik, sejumlah warganet justru membawa pembahasan pada aspek lain, mulai dari penerapan aturan, keberadaan Peraturan Daerah (Perda), penataan pasar, hingga bagaimana pemerintah dan DPRD merespons kondisi di lapangan.
Salah satu komentar mempertanyakan penerapan aturan mengenai jam operasional pasar, sementara komentar lain menyoroti perlunya pemerintah daerah dan DPRD melihat langsung kondisi kawasan sebelum mengambil kebijakan.
Ada pula warganet yang mengaitkan persoalan tersebut dengan pajak dan kontribusi masyarakat, dengan mempertanyakan mengapa masyarakat yang menjalankan kewajibannya masih harus menghadapi persoalan ketertiban atau pelayanan di ruang publik.
Komentar lain meminta agar kawasan pasar tidak hanya dipandang dari sisi kepadatan kendaraan, tetapi juga dari kepentingan pedagang dan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya di kawasan tersebut.
“Rakyat bekerja itu untuk bayar pajak, tapi kenapa kok malah dipersulit,” tulis salah satu warganet dalam kolom komentar.
Respons lain bahkan meminta agar persoalan Pasar Tanjungsari dibahas melalui aturan yang jelas dan melibatkan masyarakat secara langsung.
“Seharusnya pasar Tanjung Sari itu dikasih perkecualian… khusus pasar buah waktunya terus toko masyarakat yang ada di A9…” tulis akun lainnya.
Sementara itu, terdapat pula komentar yang secara khusus mempertanyakan fungsi DPRD dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Sejak kapan DPRD isok gawe Perda,” demikian salah satu komentar yang muncul.
Sebagian komentar lainnya bernada kritis terhadap proses pengambilan kebijakan dan meminta pemerintah maupun wakil rakyat tidak hanya mengandalkan laporan atau perdebatan di ruang publik.
Salah satu warganet menulis agar pihak terkait turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi Pasar Tanjungsari secara faktual. Komentar lainnya juga meminta pemerintah bersikap tegas dalam menjalankan aturan.
“Tegakkan aturan… pemerintah harus tegas,” tulis salah satu warganet.
Di sisi lain, terdapat pula komentar yang menyoroti kemacetan sebagai persoalan nyata yang perlu mendapatkan penanganan.
Kumpulan respons tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan publik mengenai Pasar Tanjungsari berkembang menjadi lebih luas daripada sekadar persoalan sebuah video yang memperlihatkan kepadatan lalu lintas.
BPM Jatim sendiri menyatakan tidak mempermasalahkan perhatian media maupun publik terhadap kondisi Pasar Tanjungsari.
Menurut BPM Jatim, ramainya kawasan pasar juga dapat menunjukkan adanya aktivitas ekonomi masyarakat yang berjalan.
Pedagang berjualan, masyarakat berbelanja, serta adanya perputaran ekonomi merupakan bagian dari dinamika kawasan perdagangan yang perlu tetap dijaga.
“Bagi kami, ramainya Pasar Tanjungsari juga menunjukkan bahwa ada aktivitas ekonomi masyarakat yang berjalan. Ada pedagang yang berjualan, masyarakat yang berbelanja, dan ada perputaran ekonomi rakyat,” demikian disampaikan BPM Jatim.
Pada titik inilah persoalan Pasar Tanjungsari menjadi menarik untuk dilihat secara lebih utuh.
Ketertiban lalu lintas tetap penting, tetapi keberlangsungan ekonomi pedagang dan masyarakat juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penataan kawasan.
Karena itu, perdebatan publik idealnya tidak berhenti pada persoalan siapa yang benar atau salah, melainkan diarahkan pada bagaimana menemukan tata kelola yang mampu mengakomodasi kepentingan pengguna jalan, pedagang, konsumen, pemerintah, serta masyarakat sekitar.
BPM Jatim mengajak seluruh pihak, khususnya insan media, untuk membangun pemberitaan yang informatif dengan menyajikan konteks secara utuh dan sesuai perkembangan kondisi faktual di lapangan.
Pihaknya juga menyatakan terbuka terhadap kritik, masukan maupun pemberitaan mengenai Pasar Tanjungsari.
Namun, menurut BPM Jatim, komunikasi yang baik dan informasi yang disampaikan secara menyeluruh penting agar masyarakat mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.
Sebab, sebuah rekaman video pada satu momentum memang dapat menjadi pintu masuk perhatian publik. Tetapi untuk memahami persoalan secara utuh, diperlukan informasi mengenai kapan peristiwa terjadi, apa penyebabnya, bagaimana kondisi terkini, aturan apa yang berlaku, serta solusi apa yang dapat diterapkan.
“Pasar Tanjungsari merupakan bagian dari denyut ekonomi rakyat. Karena itu, mari kita jaga bersama agar aktivitas perdagangan, pedagang, masyarakat, dan seluruh elemen yang ada di dalamnya dapat terus berkembang dengan baik,” pungkas Holil.
KLIKKU.ID ANAM
