Oleh: Syaiful Anam, S.Pd.
Ketua Perkumpulan Jurnalis Bangkalan (PEJALAN)
Bangkalan | KLIKKU.ID — Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia kembali dihadapkan pada satu bagian penting dalam perjalanan sejarah nasional: peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan rangkaian konflik politik serta kekerasan yang mengikutinya.
Bagi generasi hari ini, peristiwa tersebut bukan sekadar cerita masa lalu. Ia merupakan bagian dari ingatan kolektif bangsa yang perlu dipelajari secara jernih, kritis, dan bertanggung jawab.
Peristiwa G30S 1965 berlangsung dalam situasi politik Indonesia yang sangat kompleks. Pada dini hari 1 Oktober 1965 terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Enam jenderal dan seorang perwira pertama kemudian ditemukan di kawasan Lubang Buaya. Peristiwa tersebut menjadi titik penting yang kemudian diikuti perubahan besar dalam konfigurasi politik nasional.
Namun, membaca sejarah 1965 tidak cukup hanya dengan mengulang satu narasi. Sejumlah kajian sejarah menunjukkan adanya perdebatan mengenai aktor, latar belakang, serta rangkaian sebab-akibat di balik G30S. Karena itu, generasi muda perlu mendapatkan ruang untuk mengenal berbagai sumber sejarah sekaligus memahami fakta yang dapat diverifikasi.
Bagi kami di Perkumpulan Jurnalis Bangkalan (PEJALAN), pendekatan semacam itu penting agar sejarah tidak berubah menjadi sekadar slogan, apalagi dipergunakan untuk membangun kebencian terhadap kelompok tertentu.
Madura juga memiliki pengalaman sejarahnya sendiri dalam pusaran konflik politik 1965. Sejumlah catatan mengenai Jawa Timur menyebutkan bahwa gejolak pasca-G30S juga menjangkau kawasan Karesidenan Madura. Catatan sejarah mengenai Pamekasan, misalnya, menggambarkan adanya pemberangusan terhadap organisasi dan orang-orang yang dikaitkan dengan PKI pada periode Oktober-November 1965.
Bagi masyarakat Madura, termasuk Bangkalan, sejarah tersebut memiliki dimensi sosial dan kultural yang tidak dapat dilepaskan dari kuatnya peran pesantren, kiai, santri, organisasi kemasyarakatan, serta struktur sosial masyarakat setempat.
Karena itu, ketika berbicara tentang sejarah G30S dan komunisme di Madura, kita perlu melihatnya secara lebih luas: bukan hanya tentang pertarungan ideologi, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat mengalami ketegangan sosial, konflik politik, kekerasan, kehilangan, dan perubahan kehidupan setelah 1965.
Di titik inilah pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan sejarah. Pengalaman sejarah masyarakat Madura memang patut dirawat sebagai bagian dari memori lokal. Namun, memori tersebut harus ditempatkan dalam kerangka penelitian dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak berubah menjadi generalisasi atau kebencian antarkelompok.
Bagi generasi muda Bangkalan, menurut saya, pelajaran terpenting dari sejarah 1965 bukan sekadar menghafal siapa yang berada di satu kubu dan siapa yang berada di kubu lainnya.
Pelajaran utamanya adalah bahwa polarisasi politik, konflik ideologi, propaganda, dan kekerasan dapat meninggalkan luka panjang bagi masyarakat.
Karena itu, Pancasila, kehidupan demokrasi, toleransi, serta penghormatan terhadap kemanusiaan harus dipahami bukan hanya sebagai materi pelajaran, melainkan sebagai nilai yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Jurnalisme tidak boleh menjadi alat untuk menghidupkan kembali kebencian masa lalu. Sebaliknya, pers harus menjadi ruang untuk menghadirkan fakta, membuka dokumen sejarah, menghadirkan kesaksian secara proporsional, serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami suatu peristiwa dari berbagai perspektif.
Demikian pula dunia pendidikan. Guru dan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan sejarah dengan pendekatan kritis dan berbasis sumber, sehingga peserta didik tidak hanya menerima satu kesimpulan secara dogmatis, tetapi mampu memahami konteks sejarah dan membedakan antara fakta, interpretasi, serta propaganda.
Memperingati G30S 1965 seharusnya menjadi momentum untuk bertanya: apa yang dapat dipelajari bangsa ini agar tragedi serupa tidak kembali terjadi?
Bagi masyarakat Madura, menjaga nilai religius, persatuan, dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari perjalanan sosial yang panjang. Tetapi menjaga nilai tersebut juga harus disertai sikap terbuka terhadap penelitian sejarah dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia.
Sejarah tidak boleh dihapus. Tetapi sejarah juga tidak boleh dipakai untuk mewariskan kebencian tanpa batas kepada generasi berikutnya. Yang perlu diwariskan adalah pengetahuan, kewaspadaan terhadap kekerasan politik, penghormatan terhadap Pancasila dan konstitusi, serta keberanian untuk mencari kebenaran melalui fakta dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dari Bangkalan dan Madura, refleksi itu menjadi relevan: bahwa menjaga Indonesia hari ini bukan dengan terus mempertajam luka masa lalu, melainkan dengan belajar dari sejarah agar perbedaan politik dan pandangan tidak kembali berubah menjadi konflik kemanusiaan.
#KLIKKU.ID
