Surabaya | KLIKKU.ID — Persidangan perkara dugaan sindikat penipuan daring (online scam) internasional yang menyeret 41 warga negara (WNA) China kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (9/11/2026). Dalam sidang beragenda pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut empat terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun.
Dari total 41 terdakwa yang terseret dalam perkara ini, empat orang menjalani sidang pembacaan tuntutan lebih dahulu. Mereka masing-masing Zhu Qilin, Zhang Kaxixuan, Qiu Zuping, dan Zibo. Ke-41 terdakwa diduga memiliki peran dan modus berbeda-beda dalam jaringan penipuan daring lintas negara tersebut.
JPU Damang Anubowo menyampaikan bahwa tuntutan terhadap keempat terdakwa didasarkan pada perbuatan yang dinilai turut melakukan tindakan penyekapan hingga mengakibatkan korban mengalami kerugian.
“Karena yang bersangkutan telah melakukan tindakan penyekapan yang mengakibatkan korban menderita kerugian. Oleh karena itu, dijatuhi tuntutan 10 tahun penjara,” ujar Damang dalam persidangan.
Perkara ini menjadi perhatian karena diduga melibatkan jaringan penipuan daring lintas negara dengan modus menyamar sebagai aparat kepolisian. Para pelaku diduga menggunakan identitas palsu, seragam polisi, dokumen menyerupai surat perintah penangkapan hingga latar belakang video call yang dibuat seperti kantor kepolisian untuk menakut-nakuti korban.
Dalam surat dakwaan, perkara ini bermula pada 20 April 2026 sekitar pukul 10.30 WIB. Konsulat Jenderal Jepang melaporkan dugaan penyekapan terhadap dua perempuan warga negara Jepang yang sebelumnya tidak dapat dihubungi di kawasan Kertajaya, Surabaya.
Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan. Pada 22 April 2026, petugas menemukan kedua perempuan itu di sebuah rumah di Jalan Dharmahusada Permai VII Blok N 318, Kecamatan Gubeng, Surabaya.
Namun, penggeledahan di lokasi tersebut justru berkembang menjadi pengungkapan dugaan aktivitas penipuan daring. Polisi disebut menemukan sejumlah perangkat komunikasi, bilik-bilik, serta seragam kepolisian China.
Dari lokasi itu, penyidik juga menemukan sejumlah WNA China dan Jepang. Penelusuran kemudian dikembangkan ke beberapa hotel di Surabaya karena sejumlah WNA lainnya diduga telah berpindah tempat setelah mengetahui adanya penangkapan.
Dalam dakwaan, jaksa menguraikan bahwa jaringan tersebut tidak hanya beroperasi di Surabaya, tetapi juga diduga memiliki aktivitas di sejumlah daerah lain.
Pada 28 April 2026, polisi disebut mengamankan JUN MEOU bersama enam WNA China di Rest Area Tol Bawen, Semarang. Mereka sebelumnya dijemput dari sebuah rumah di kawasan Darmo Permai, Surabaya, dengan tujuan menuju Bandara Soekarno-Hatta.
JUN MEOU disebut bekerja sebagai sopir untuk WANG KAI alias A FENG. Sementara sebuah rumah sewaan di Jalan Ontorejo, Serengan, Surakarta, diduga digunakan sebagai tempat aktivitas penipuan daring yang melibatkan sekitar 20 WNA di bawah tanggung jawab WANG KAI.
WANG KAI kemudian diamankan di Grand Kuta Hotel & Residence Bali pada 3 Mei 2026 bersama sembilan WNA lainnya.
Dalam dakwaan, WANG KAI disebut menerangkan bahwa rumah di Solo tersebut digunakan untuk menjalankan aktivitas penipuan online.
Hasil investigasi gabungan Polrestabes Surabaya dengan Kepolisian Jepang disebut menemukan jejak digital yang mengarah pada dugaan penipuan terhadap sejumlah korban.
Salah satu korban yang tercantum dalam dakwaan adalah KIMURA MIHO. Pada 24 hingga 26 Maret 2026, korban menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan Rakuten Mobile.
Komunikasi kemudian dialihkan melalui aplikasi LINE kepada seseorang yang mengaku bernama KATAOKA HIDEKI, yang disebut sebagai anggota Kepolisian Sannomiya, Prefektur Hyogo.
Korban dituduh terlibat pencucian uang melalui situs gelap (dark site). Pelaku kemudian menakut-nakuti korban dengan ancaman penangkapan dan meminta korban melakukan prosedur tertentu untuk membersihkan tuduhan tersebut.
Akibat tekanan itu, korban disebut diminta membeli mata uang kripto Ethereum senilai 3.849.603 yen dan mengirimkannya ke akun digital yang telah ditentukan.
Modus serupa dialami NAKAMURA NORIKO. Korban juga dihubungi seseorang yang mengaku sebagai petugas Rakuten Mobile sebelum komunikasi dialihkan kepada orang yang mengaku sebagai polisi Prefektur Hyogo.
Korban bahkan dikirimi dokumen yang diklaim sebagai surat perintah penangkapan melalui LINE. Setelah dibuat ketakutan, korban diminta membeli Ethereum senilai 3.849.603 yen dan mengirimkannya ke akun digital tertentu.
Modus penipuan tersebut diduga dirancang sedemikian rupa agar korban percaya bahwa mereka benar-benar sedang berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Dalam kasus JIAN YONGLIN, pelaku mengaku sebagai polisi Guangzhou dan menuduh korban terlibat pencucian uang.
Saat melakukan panggilan video, seseorang yang mengaku bernama Zhao memperlihatkan seragam polisi, latar belakang menyerupai ruang interogasi, serta dokumen penahanan yang dilengkapi nama dan segel resmi.
Korban diancam akan ditahan apabila tidak mengikuti instruksi. Bahkan, korban diminta merahasiakan komunikasi tersebut dari keluarganya dan diwajibkan memberikan laporan setiap hari..
Pada 12 Mei 2026, korban disebut mengizinkan pelaku mengoperasikan telepon genggamnya melalui aplikasi Yunshi. Dari rekening ICBC milik korban, terjadi transfer sebesar 500.000 yuan.
Korban baru menyadari dirinya menjadi sasaran penipuan setelah menerima pemberitahuan bahwa saldo rekeningnya hanya tersisa sedikit di atas 2.000 yuan. Total tiga transaksi yang dicatat dalam dakwaan mencapai 511.134,99 yuan.
Dalam perkara lainnya, korban disebut mengalami kerugian hingga 460.000 yuan setelah dihubungi orang yang mengaku sebagai polisi Guangdong. Pelaku mengirimkan dokumen yang diklaim sebagai surat perintah penangkapan dari Keamanan Publik Guangzhou.
Untuk meyakinkan korban, pelaku juga memperlihatkan latar belakang menyerupai kantor polisi, lengkap dengan borgol dan dokumen bersel segel resmi.
Sementara korban WANG LIHUA disebut mengalami kerugian sebesar 241.992,63 yuan.
Korban dihubungi seseorang yang mengaku sebagai polisi dari Biro Keamanan Publik Zibo dan Guangzhou. Pelaku menyampaikan bahwa identitas korban diduga digunakan untuk membuka rekening yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.
Korban kemudian diminta memasang aplikasi komunikasi dan aplikasi berbagi layar Yunshi Remote. Melalui aplikasi tersebut, pelaku diduga dapat melihat sekaligus mengoperasikan telepon genggam korban hingga mengakibatkan uang dalam rekeningnya berpindah.
Dalam perkara ini, JPU menyusun dakwaan secara alternatif terhadap 41 terdakwa.
Pada dakwaan pertama, para terdakwa didakwa turut serta melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penggunaan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan korban menyerahkan barang atau membuat pengakuan utang.
Dakwaan tersebut didasarkan pada Pasal 492 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sementara dakwaan kedua berkaitan dengan dugaan kesengajaan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik berisi pemberitaan bohong maupun informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik.
Dalam dakwaan ini, jaksa mencantumkan sejumlah korban, yakni JIANG YONGLIN, QIU DAOGING, WANG LIHUA, KIMURA MIHO, dan NAKAMURA NORIKO.
Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Surat dakwaan tersebut ditandatangani JPU Damang Anubowo, S.E., S.H., M.H., dan Vinza Buananda Wijayanti, S.H., tertanggal 26 Agustus 2026.
Persidangan perkara ini masih menjadi sorotan karena mengungkap dugaan praktik penipuan lintas negara dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, penyamaran sebagai aparat penegak hukum, serta tekanan psikologis terhadap korban.
Meski empat terdakwa telah dituntut 10 tahun penjara, seluruh uraian mengenai perbuatan para terdakwa tetap merupakan materi dakwaan dan pembuktian penuntut umum. Para terdakwa memiliki hak mengajukan pembelaan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.
#Rigi KLIKKU.ID
