BANGKALAN | KLIKKU.ID – Perkembangan informasi terkait Muzammil alias Semil, Kepala Desa (Kades) Lembung Gunong, Kecamatan Kokop, yang sebelumnya dikabarkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara dugaan jaringan narkotika internasional, mulai mendapat perhatian Inspektorat Kabupaten Bangkalan.
Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangkalan, Ahmat Hafid, menyampaikan bahwa pihaknya belum mengetahui secara resmi informasi perkembangan kasus tersebut. Namun, apabila informasi itu telah terkonfirmasi, Inspektorat akan mengambil langkah koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.
“Kalau benar terkonfirmasi, masalah serius ini. Tentunya kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak kecamatan, DPMD dan Bagian Hukum, kemudian melaporkan kepada Bapak Bupati terkait permasalahan ini,” ungkap Hafid saat dikonfirmasi KLIKKU.ID, Sabtu (14/11/2026).
Hafid menegaskan, Inspektorat tidak akan mencampuradukkan penanganan perkara pidana yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH), dalam hal ini Polda Jawa Timur, dengan fungsi pengawasan internal pemerintahan daerah.
Menurutnya, proses hukum terhadap dugaan tindak pidana harus tetap berjalan sesuai kewenangan APH. Sementara Inspektorat akan berfokus pada aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya menyangkut akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
“Kami tidak mencampuradukkan urusan pidana, karena sudah menjadi kewenangan APH Polda Jatim. Inspektorat pada kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desanya. Agar tidak tumpang tindih penanganan, biarkan proses hukum berjalan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hafid menyebut bahwa sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan APH tetap menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan tersebut.
Inspektorat, kata dia, akan melihat perkembangan dan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan koordinasi, termasuk menelaah sejauh mana akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa Lembung Gunong.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian tersendiri, mengingat persoalan yang menimpa seorang kepala desa berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai keberlangsungan pemerintahan desa, pertanggungjawaban penggunaan APBDes, serta kepastian pelayanan kepada masyarakat.
Publik Menunggu Langkah Pengawasan. Di tengah berkembangnya informasi tersebut, publik kini menunggu langkah konkret Inspektorat Bangkalan dalam memastikan tata kelola pemerintahan Desa Lembung Gunong tetap berjalan sesuai ketentuan.
Terlebih, pengawasan terhadap pengelolaan APBDes, aset desa, serta pertanggungjawaban keuangan merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
KLIKKU.ID akan terus berupaya melakukan penelusuran dan meminta perkembangan lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait, termasuk Inspektorat, DPMD, pemerintah kecamatan, serta aparat penegak hukum guna menghadirkan informasi yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
#Anam KLIKKU.ID
