Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Biro Media KLIKKU.ID Kabupaten Bangkalan, Syaiful Anam, S.Pd., menegaskan bahwa informasi mengenai realisasi dan serapan anggaran negara merupakan informasi terbuka yang wajib diketahui masyarakat.
“Pejabat publik, termasuk pimpinan puskesmas, memiliki tanggung jawab moral sekaligus kewajiban hukum untuk transparan. Ketika jurnalis melakukan konfirmasi untuk kepentingan publikasi serapan anggaran negara, sikap bungkam atau mengabaikan klarifikasi justru akan menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat,” ujar Syaiful Anam dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Menurut Syaiful, tindakan menutup-nutupi informasi anggaran oleh pejabat publik tidak hanya berdampak pada penilaian etika, tetapi juga berpotensi menyeret yang bersangkutan pada konsekuensi moral hingga jerat regulasi yang berlaku.
Sanksi Moral dan Hilangnya Kepercayaan Publik.
Syaiful menjelaskan, secara sosial dan moral, pejabat yang tertutup terhadap kontrol pers akan menghadapi krisis kepercayaan (public distrust). Masyarakat di wilayah kerja instansi tersebut dapat berasumsi adanya ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana kesehatan.“Sikap bungkam sering kali ditafsirkan publik sebagai upaya menutupi persoalan, baik itu dugaan penyimpangan, ketidaksesuaian sasaran, maupun lemahnya serapan anggaran. Selain itu, apabila upaya konfirmasi sudah ditempuh sesuai prosedur jurnalistik namun tidak direspons, media tetap berhak menayangkan berita dengan mencantumkan keterangan bahwa narasumber enggan menanggapi. Hal ini tentu merugikan citra instansi itu sendiri,” jelasnya.
-
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP): Badan publik wajib menyediakan informasi terkait penggunaan anggaran secara berkala dan terbuka. Pejabat yang dengan sengaja tidak menyediakan atau tidak melayani permohonan informasi publik hingga merugikan masyarakat dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 juta.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers: Apabila sikap mengabaikan tersebut disertai tindakan aktif menghalang-halangi kerja jurnalistik dalam mencari dan memperoleh informasi, pelaku dapat dijerat Pasal 18 ayat (1) UU Pers dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp500 juta.
- PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS: Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pimpinan fasilitas kesehatan terikat pada kewajiban menjaga martabat instansi dan memberikan pelayanan publik yang baik. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat berujung pada sanksi administratif dari pembina kepegawaian daerah (Kepala Dinas maupun Bupati), mulai dari teguran tertulis, pemotongan tunjangan kinerja, hingga pembebasan atau pencopotan dari jabatan.
- Pengawasan Ombudsman RI: Pengabaian terhadap hak informasi masyarakat juga masuk dalam kategori maladministrasi yang dapat dilaporkan ke Ombudsman RI untuk mendapatkan tindakan korektif.
“Bagi rekan-rekan jurnalis di lapangan, apabila konfirmasi secara langsung maupun melalui pesan singkat terus diabaikan, langkah formal berikutnya adalah melayangkan surat permohonan informasi resmi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di dinas terkait. Dengan begitu, jalur regulasinya terkunci dan memiliki kekuatan hukum yang jelas,” pungkasnya.
#KLIKKU.ID Red
