Bangkalan | klikku.net — Pada era periode pertama kepemimpinan Bupati Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, R Abd Latif Amin Imron ada beberapa sektor yang dijadikan prioritas untuk direalisasikan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, selain pada sektor sosial, pendidikan juga yang mendapatkan porsi cukup banyak penggunaan APBD yakni pada bidang kesehatan.
Serapan tersebut selain untuk pengadaan alat kesehatan juga pembanguna sarana prasarana berupa delapan gedung baru puskesmas yang tersebar pada beberapa kecamatan.
Saat dikonfirmasi dipenghujung TA 2021 tepatnya Jumat (31/12/2021) siang, Sudiyo S.Kep Ns. MM Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) kabupaten setempat mengakui dari total 22 Puskesmas dalam kurun waktu 3 tahun saat kepemimpinan Bupati Ra Latif ini, diakuinya ada 8 pembangunan Puskesmas dengan anggaran setiap puskesmasnya milyaran rupiah yang berasal dari APBD.
“Gedung fisik saja selama 3 tahun ini sudah sejumlah 8 pembangunan gedung puskesmas baru, bukan rehab ya gedung yang lama dibongkar buat yang baru dan 2 puskesmas relokasi yakni di Modung sama Konang, jadi gedung yang lama itu ada dan kita buat yang baru dan ini adalah programnya Bupati. Yang terakhir untuk tahun ini itu di Blega, Jaddih sama gedung PSC ini dan itu (PSC) tinggal nunggu peresmian dari bupati saja,” terang Sudiyo dimeja kerjanya.
“Ini adalah suatu program yang luar biasa puskesmas belum pernah tersentuh selama ini untuk membantu kita sediakan 10 unit yang selama ini belum tersentuh dan itu menyebar di beberapa kecamatan, 8 puskesmas yang kita sentuh dari 22 bertahap dari 2019 itu 4 lokasi 2020 itu 2 lokasi 2021 itu 2 lokasi,” jelas Sudiyo memerinci.
Anggaran dananya akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kalo yang 2 tahun 2019 dan 2020 itu termasuk dengan isinya dan yang Tahun 2021 ini hanya gedung fisik saja dari DAK, tapi kita sandingkan dari kegiatan yang lain sebagian bisa terisi, adapun anggaran gedungnya itu untuk tahun ini Rp 6,5 Milyar satu unitnya dari pagu Rp 6,6 Milyar,” jelasnya pada awak media
Untuk Tahun 2022 kata Sudiyo pihaknya sementara menunggu kabar lebih lanjut sebab dari kementrian kesehatan masih defisit belum ada anggaran pembangunan fisik, kemungkinan pada 2023 mendatang pihaknya mengaku masih mencari celah-celah lain.
“Mungkin nanti dari BKP dana keuangan provinsi itu kita bisa geser kesini, dan kalau mengandalkan dari yang lain sepertinya dari kementrian kesehatan masih kesulitan.” tutur Sudiyo.
Editor : Red
Reporter : Anam
