Bangkalan | klikku.net— Setelah Pakis (Pusat Analisa Kajian dan Informasi Strategis) menyatakan ungkapannya perihal hak Noviana berupa surat keterangan pindah sekolah yang hampir tiga tahun belum diberikan oleh MTs Nurul Amanah sehingga muncul dugaan adanya permainan anggaran negara berupa dana BOS kini ditanggapi oleh aktivis Kaki (Komite Anti Korupsi Indonesia) yang juga mengaku alumni MTs Nurul Amanah Kecamatan Tanah Merah.
Foto : Anam klikku dok ist.
“Inikan sudah berjalan sekian tahun loh dan ada kebocoran data. Saya mantan Komisi D merasa malu ketika pembenahan data itu terus terjadi sampai saat ini. Seharusnya Komisi D itu transparan bukannya menutup-nutupi/silent, jadi saya menduga ada permainan anggaran pemerintah,” kata Abdul Rahman Tohir menyatakan keterangannya.
Menyikapi Persoalan Surat Pindah sekolah Noviana MTs Nurul Cholil yang kini memantik perhatian Pakis tersebut, Moh Hosen Aktivis KAKI Jatim Alumni MTs Nurul Amanah menyampaikan jika persoalan seperti tersebut tidak harus muncul di Media Online dan pula berkaitan dengan Anggota Komisi D DPRD kabupaten Bangkalan.
Soal surat pindah sekolah Noviana mantan siswa MTs Nurul Amanah tersebut kata Hosen cukup Ketua Yayasan Nurul Cholil, Wali Murid dan Nurul Amanah yang berkecimpungan dalam persoalan tersebut.
“Untuk Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, kalau ingin menjadi mediator harus mengumpulkan pihak-pihak terkait datang dan berjumpa dengan pihak Nurul Amanah, FainsyaAllah persoalan akan selesai tanpa harus ramai tidak jelas. Karena hubungan antara yayasan di Kabupaten Bangkalan sangatlah baik dan tidak pernah ada gejolak satu antar lain. Jadi kami rasa persoalan ini tidak perlu lagi di perpanjang karena bukan masuk ranah Kantor Samsat,” ujar Hosen menyampaikan tanggapannya.
Reporter : Anam
Editor : Redaksi
