Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan harus memiliki sistem transportasi laut yang kuat.
Menurutnya, keberlangsungan industri galangan kapal menjadi faktor kunci dalam mendukung sektor transportasi laut sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 8%.
“Negara kita adalah negara kepulauan, di mana 95% aktivitas transportasi dilakukan melalui laut. Oleh karena itu, segala tantangan yang dihadapi industri galangan kapal harus segera dicarikan solusi terbaik oleh pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian sebagai sektor utama dalam industri maritim nasional,” ujar Bambang Haryo kepada wartawan usai FGD PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, Sabtu (1/2).
Bambang juga menyoroti perlunya kebijakan strategis untuk memperkuat industri perkapalan domestik agar mampu bersaing secara global dan memenuhi kebutuhan armada nasional.
Senada dengan itu, Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo, menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 8% hanya dapat tercapai jika didukung oleh sistem transportasi umum yang kuat, termasuk sektor pelayaran nasional.
“Dukungan penuh dari pemerintah terhadap industri galangan kapal menjadi faktor yang sangat krusial dalam mewujudkan target tersebut,” kata Khoiri.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memberikan stimulus bagi industri galangan kapal dalam negeri, baik melalui kebijakan insentif, regulasi yang mendukung, maupun kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha perkapalan.
Dengan penguatan industri galangan kapal, diharapkan Indonesia mampu mengoptimalkan potensi maritimnya dan meningkatkan daya saing transportasi laut di kancah internasional.
Sementara itu, Munir Muradi perwakilan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) turut menanggapi persoalan tingginya biaya tambahan yang membebani industri galangan kapal. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian ulang terhadap sejumlah beban yang ada serta mencari solusi agar kontribusi dari pihak terkait dapat lebih optimal.
“Banyak kebijakan pemerintah yang seharusnya lebih berpihak kepada industri galangan kapal nasional. Diperlukan upaya serius untuk mendukung industri maritim agar dapat lebih berkembang. Di negara lain seperti China, dukungan terhadap industri galangan kapal sangat komprehensif, mulai dari stimulus hingga fasilitas pelabuhan,” tambahnya.
Disisi lain, Ketua IPERINDO, Anita Pujiutami, menyatakan bahwa kondisi industri galangan kapal seperti disampaikan Presiden Prabowo melalui staff khusus Bapak Hasyim, bahwa industri ini sedang tidak baik-baik saja.
Saat ini, kata dia, masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun secara kapasitas mampu membangun kapal dengan berbagai tipe, industri ini membutuhkan kebijakan pemerintah serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar dapat berkembang secara optimal.
“Kami berharap industri galangan kapal di Indonesia bisa berkembang guna mendukung visi-misi Presiden Prabowo dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Untuk itu, kami memerlukan kebijakan pemerintah dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna mendorong industri galangan kapal secara maksimal,” ujar Anita.
