Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan pentingnya menjadikan subsektor kuliner sebagai prioritas pembangunan ekonomi nasional. Hal ini ia sampaikan menyusul kebijakan pemerintah yang memisahkan sektor Ekonomi Kreatif (Ekraf) dari Kementerian Pariwisata.
Bambang menilai, pemisahan tersebut membuka ruang bagi optimalisasi potensi 17 subsektor Ekraf yang selama ini belum tergarap maksimal. “Sektor ekonomi kreatif mampu memberikan kontribusi sebesar 6,5 persen terhadap PDB dan menyerap hingga 21 juta tenaga kerja. Angka ini tidak bisa diabaikan,” ujarnya, Jumat (31/5).
Ia menyoroti subsektor kuliner sebagai kontributor terbesar dalam ekosistem Ekraf. Berdasarkan data yang ia sampaikan, sektor kuliner berkontribusi sebesar 41 persen terhadap PDB Ekraf dan menyerap 56 persen dari total tenaga kerja sektor tersebut.
“Ini bukan sekadar bisnis makanan. Kuliner itu menghidupkan pertanian, nelayan, peternakan, hingga UMKM. Rantai pasoknya panjang dan memberi efek berlapis,” kata Bambang.
Ia pun mengungkapkan rasa kecewa karena potensi besar ini justru dimanfaatkan pihak asing. “Ada pabrik makanan Indonesia yang berdiri di Belgia, memproduksi hingga 60 ton per bulan. Ironisnya, kita belum mampu mendorong industri ini secara nasional,” tuturnya.
Maka dari itu, Bambang mendorong agar pendanaan untuk Kementerian Ekonomi Kreatif ditingkatkan. Ia juga meminta agar pembentukan Dinas Ekraf di tingkat daerah segera dilakukan dalam waktu maksimal tiga bulan.
“Kami mendesak agar kebijakan ini jangan hanya sebatas konsep. Harus ada langkah nyata. Daerah perlu punya perangkat untuk mengelola potensi lokal mereka,” ujarnya.
Bambang yakin, jika sektor kuliner dijadikan prioritas dan ditopang dengan kebijakan yang tepat, maka bukan hanya ekonomi lokal yang bangkit, tetapi juga kontribusi terhadap devisa negara akan meningkat secara signifikan.
