Surabaya | klikku.id – Perum Bulog menegaskan program bantuan pangan berupa beras 10 kilogram dan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) tidak akan sampai ke tangan penerima yang terlibat judi online maupun jaringan terorisme.
“Bagi oknum masyarakat yang terlibat judi online dan radikal terorisme, tidak boleh menerima bantuan pangan ini. Itu sudah ada aturannya,” kata Dirut Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Sabtu (2/8/2025).
Bulog mengaku sudah menyiapkan sistem pengawasan ketat. Setiap penerima manfaat bakal mendapat barcode khusus yang dipindai dan diverifikasi dengan KTP. Dengan sistem ini, Rizal memastikan penyaluran tepat sasaran.
“Kalau sudah punya barcode dan masuk data penerima manfaat, artinya sudah clear (aman),” ujarnya.
Selain itu, Bulog juga menggandeng TNI/Polri untuk ikut mengawasi jalannya distribusi. “Supaya tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu, jangan sampai kejadian seperti tahun-tahun lalu terulang,” tambahnya.
Untuk periode Juni–Juli 2025, Bulog mendapat penugasan menyalurkan 1,3 juta ton beras ke seluruh Indonesia. Bantuan ini sekaligus diharapkan mampu meredam fluktuasi harga beras yang sempat bikin masyarakat resah.
Dalam program SPHP, harga beras dijaga tetap terjangkau, yakni Rp12.500 per kilogram atau sekitar Rp62.500 per 5 kilogram. “Tujuannya jelas: menurunkan fluktuatif harga beras dan mengisi kekosongan di pasaran,” tegas Rizal.
Dengan pengawasan ketat ini, Bulog berharap bansos beras benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak, sekaligus menutup celah penyalahgunaan. R3d
