Surabaya | klikku.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur resmi mencoret anggaran perjalanan dinas luar negeri senilai Rp19 miliar dari APBD 2025.
Dana jumbo tersebut dialihkan untuk program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf menjelaskan, keputusan itu sejalan dengan moratorium dari Presiden yang melarang kunjungan luar negeri bagi pejabat negara.
“Sekarang ada moratorium kunjungan luar negeri, maka kami tindaklanjuti. Anggaran dialihkan ke program yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu (3/9/2025).
Menurut Musyafak, situasi ekonomi Jatim masih penuh tantangan. Pendapatan warga menurun, angka pengangguran juga masih tinggi.
Karena itu, anggaran lebih tepat diarahkan ke program yang berdampak langsung pada rakyat ketimbang perjalanan dinas ke luar negeri.
“Lebih baik untuk program-program yang nyata manfaatnya bagi warga,” tegasnya.
Dengan keputusan ini, baik DPRD maupun Pemprov Jatim tidak lagi memiliki pos perjalanan dinas luar negeri yang dibiayai APBD. Langkah itu diharapkan bisa memperkuat kepercayaan publik sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi daerah.
Selain soal anggaran, Musyafak juga mengingatkan anggota DPRD agar menjaga sikap di ruang publik. Ia menekankan pentingnya menghindari perilaku pamer kemewahan atau flexing yang bisa memicu kecemburuan sosial.
“Jangan sampai ada anggota dewan yang pamer kemewahan. Itu bisa memicu persepsi negatif bahkan kemarahan masyarakat. Kita harus sensitif dengan situasi sekarang,” tandasnya. R3d
