Surabaya | klikku.id – Kerusuhan yang melanda Surabaya pada 29–31 Agustus 2025 menyisakan kerugian besar. Tak hanya gedung Negara Grahadi yang terbakar, sejumlah fasilitas umum milik Pemkot Surabaya juga rusak parah. Total biaya pemulihan diperkirakan mencapai Rp14,8 miliar.
Perkiraan angka itu muncul setelah Ombudsman RI Jawa Timur memanggil Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya, Rabu (10/9/2025), untuk membahas kondisi sarana prasarana pelayanan publik yang hancur pascakericuhan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim Joko Irianto dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya I Nyoman Gunadi hadir mewakili Pemprov Jatim. Dari Pemkot Surabaya, hadir tim teknis dari sejumlah OPD, mulai Bakesbang, Dishub, hingga BPBD.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim, Agus Mutaqqin, mengungkapkan bahwa pemprov dan pemkot menyampaikan detail perkiraan biaya, nilai kerugian material, serta timeline pemulihan.
“Pemprov menargetkan rekonstruksi Gedung Grahadi selesai Desember 2025. Sedangkan Pemkot Surabaya kemungkinan baru tuntas tahun depan,” jelasnya.
Dari hasil pembahasan, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp11 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD untuk rekonstruksi Grahadi. Sedangkan Pemkot Surabaya memperkirakan butuh sekitar Rp3,7 miliar guna memperbaiki fasilitas umum.
Kerugian tidak hanya berupa gedung. Pemkot Surabaya melaporkan ada 394 item sarpras yang rusak atau hilang. Di antaranya kantor Polsek Tegalsari beserta bungker, 33 kamera CCTV, 6 pos pantau BPBD, 23 pos polisi, 5 motor dinas, puluhan barrier dan separator jalan, papan nama, belasan lampu hias, hingga traffic light.
Karena Grahadi berstatus cagar budaya tingkat kota, proses rekonstruksinya wajib mengikuti rekomendasi tim kajian sejarah. Pemprov Jatim bahkan sudah menggelar pertemuan dengan Balai Pelestarian Kebudayaan XI, Kementerian PUPR, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), dan Pemkot Surabaya.
Material khusus pun disiapkan agar sesuai dengan nilai sejarah bangunan. Mulai kapur pengganti semen yang didatangkan dari Amerika Serikat, kayu Perhutani, hingga perkakas logam seperti engsel, grendel, dan pegangan pintu.
Ombudsman pun merekomendasikan agar Pemkot Surabaya segera mengeksekusi pengadaan ulang sarpras pelayanan publik lewat alokasi APBD.
“Bisa menggunakan pos BTT, sama seperti yang dilakukan Pemprov Jatim,” tandas Agus. R3D
