Banyuwangi | klikku.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai Pemkab Banyuwangi memiliki visi selaras dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan terjangkau.
Kabupaten ujung timur Jawa itu bahkan disebut sebagai pionir transformasi pelayanan publik ke arah digital melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) Digital.
Pernyataan itu disampaikan Tito saat penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang penyelenggaraan perizinan tenaga medis (Named) dan tenaga kesehatan (Nakes) lewat MPP Digital Nasional (MPPDN), di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
“MPP di Banyuwangi merupakan salah satu yang terbaik. Pelayanannya top,” puji Tito, mantan Kapolri tersebut.
Tak hanya Mendagri, Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan juga memberikan apresiasi serupa.
Ia menyebut Banyuwangi layak dijadikan proyek percontohan untuk integrasi sistem pelayanan publik digital.
“Kami akan jadikan Banyuwangi sebagai pilot project. Nantinya semua sistem pelayanan bisa terintegrasi jadi satu platform,” tegas Luhut.
Sejak awal, Banyuwangi memang dikenal sebagai daerah pelopor MPP dan kini menjadi pionir dalam melahirkan MPP Digital Nasional.
Layanan yang ditawarkan pun luas, mulai dari administrasi kependudukan hingga perizinan tenaga kesehatan.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasinya.
“Ini bukan hanya bentuk dukungan, tapi juga pelecut semangat bagi kami untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Ipuk.
Menurutnya, digitalisasi perizinan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis menjadi kabar baik, khususnya bagi Banyuwangi.
“Kini tenaga kesehatan dapat mengurus perizinan dengan lebih mudah, cepat, dan transparan,” ujarnya.
Transformasi digital ini diharapkan mampu memperkuat komitmen Pemkab Banyuwangi dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan modern, sekaligus menjadi rujukan nasional bagi daerah lain. R3D
