Kediri | klikku.id – Pemerintah pusat bergerak cepat memulihkan layanan publik di Kabupaten Kediri pasca-kerusuhan yang membakar gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD akhir Agustus lalu.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan proses rehabilitasi dan pembangunan ulang dua fasilitas penting itu segera dimulai agar aktivitas pemerintahan tidak lumpuh terlalu lama.
Menteri PU Dody Hanggodo, saat meninjau lokasi bersama Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Minggu (14/9/2025), menegaskan pihaknya akan mengerjakan perbaikan secara menyeluruh dengan target waktu yang ketat.
“Kami kerjakan penuh. Mana yang masih bisa direhab akan direhab, yang sudah tak mungkin akan kami robohkan dan bangun ulang. Prinsipnya cepat, efektif, dan efisien,” ujar Dody.
Menurut dia, kerusakan terparah terjadi di kantor DPRD Kabupaten Kediri. Hampir seluruh bangunan hangus hingga tak lagi layak dipakai.
Sementara gedung Pemkab masih ada bagian yang bisa diperbaiki, tetapi beberapa titik harus diratakan karena strukturnya sudah rapuh.
Kerugian akibat amuk massa itu diperkirakan mencapai Rp100 miliar. Pemerintah pusat memutuskan menggunakan desain lama sebagai acuan pembangunan baru agar proses pengerjaan bisa segera dimulai tanpa perlu menunggu rancangan baru.
Bupati Hanindhito mengungkapkan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan DPRD terkait kemungkinan pemindahan kantor sementara.
“Soal pindah atau tidak, itu keputusan legislatif. Kami di eksekutif hanya mendukung kelancaran pelayanan,” katanya.
Ia menambahkan, aset bangunan yang akan diratakan bakal dihapus dari daftar inventaris daerah agar tidak menimbulkan persoalan administrasi. Setelah itu, konstruksi baru yang dibiayai APBN akan langsung digarap.
Selain meninjau kantor Pemkab dan DPRD Kabupaten Kediri, rombongan Menteri PU juga melihat kondisi gedung DPRD Kota Kediri yang ikut dibakar massa dalam gelombang unjuk rasa.
Pemerintah memastikan perbaikan di seluruh titik terdampak berjalan paralel agar pelayanan publik di Kediri kembali normal sesegera mungkin. R3D