Banyuwangi | klikku.id – Ada yang berbeda dari penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa dengan Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Selasa (23/9) malam. Bukan di kantor, melainkan di sebuah rumah makan ikan bakar di pesisir Banyuwangi.
MoU ini menandai kerja sama strategis dalam penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Tujuannya memperkuat tata kelola perusahaan, memberikan kepastian hukum, sekaligus melindungi operasional Pelindo, khususnya di Pelabuhan Tanjung Wangi.
Dokumen tersebut ditandatangani Sub Regional Head Jawa Pelindo Regional 3, Purwanto Wahyu Widodo, bersama Kepala Kejari Banyuwangi, A.O. Mangontan, S.H., M.H. Turut hadir jajaran manajemen Pelindo, pejabat struktural Kejari, hingga Direktur PT Pelindo Properti Indonesia (PPI) Pitria Kartikasari.
Kerja sama berlaku setahun ke depan. Isinya mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga pendampingan litigasi maupun nonlitigasi oleh Kejari Banyuwangi.
“Kami menyambut baik sinergi ini. Dukungan penuh akan kami berikan untuk memperkuat tata kelola perusahaan, melindungi aset negara, dan menjamin kepastian hukum bagi pembangunan pelabuhan,” tegas Mangontan.
Purwanto juga menegaskan pentingnya pendampingan hukum di tengah skala operasi Pelindo yang makin besar, pasca penggabungan sejak 2021.
“Kompleksitas bisnis makin meningkat. Sehingga kami butuh sinergi dengan Kejaksaan sebagai mitra strategis. Pendampingan ini menjadi pedoman penting bagi kami, dalam menjalankan bisnis di Tanjung Wangi,” ujarnya.
Dengan MoU ini, Pelindo berharap segala potensi sengketa hukum, kontrak kerja sama, maupun gugatan perdata, bisa diselesaikan secara profesional.
Tak hanya soal pendampingan hukum. Kolaborasi ini juga menjadi komitmen bersama menjaga keberlangsungan bisnis pelabuhan dan kepastian hukum. Sekaligus memberi kontribusi nyata bagi kemajuan Banyuwangi. @Man
