JAKARTA | klikku.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan, sesuai dengan janji Presiden.
“Tadi minta dianggarkan Rp20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” kata Purbaya seperti dikutip dari Antara, Rabu (22/10/2025).
Meski begitu, Purbaya menekankan pentingnya perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan agar kebocoran anggaran bisa dicegah.
Ia menyoroti sejumlah kebijakan di sektor kesehatan yang dinilai sudah tidak relevan dan berpotensi membebani keuangan negara.
Salah satunya, aturan dari Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki 10 persen ventilator. Menurutnya, ketentuan itu seharusnya direvisi karena kondisi pandemi COVID-19 telah berakhir.
“Akhirnya karena mereka (rumah sakit) sudah beli, setiap pasien diarahkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS jadi besar. Jadi saya minta mereka meninjau lagi alat apa yang benar-benar perlu dibeli,” ujarnya.
Selain revisi kebijakan, Purbaya juga mendorong BPJS Kesehatan untuk mengoptimalkan sistem teknologi informasi (IT) agar layanan menjadi lebih efisien dan transparan.
“BPJS Kesehatan punya sekitar 200 orang di bidang IT. Itu sudah seperti perusahaan komputer besar. Saya minta sistem IT mereka diintegrasikan secara nasional dan gunakan AI (kecerdasan buatan),” jelasnya.
Menurutnya, integrasi data berbasis AI akan membantu mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan, termasuk dalam proses klaim rumah sakit.
“Kalau sistem IT mereka terintegrasi, masalah klaim bisa langsung terdeteksi dan diselesaikan cepat. Saya harap enam bulan ke depan sistem ini sudah berjalan,” tambahnya.
Purbaya optimistis, dengan penerapan teknologi yang tepat, BPJS Kesehatan dapat menjadi salah satu sistem jaminan sosial berbasis digital terbesar dan terbaik di dunia.
Meski tidak akan memberikan sanksi bila target tersebut belum tercapai, Purbaya berharap BPJS segera memperbaiki kinerja agar manfaat layanan kesehatan bisa semakin dirasakan masyarakat luas.
“Saya lihat banyak orang tidak mampu bisa melakukan operasi mahal lewat BPJS. Itu luar biasa. Kalau sistemnya bisa berjalan lebih baik, kenapa tidak kita dukung sepenuhnya,” tutupnya. R3d
