Bangkalan | klikku.id — Di sebuah desa penghasil tembakau di Bangkalan, seorang petani tua duduk menatap hamparan ladangnya yang mulai mengering. Ia mengusap batang tembakau yang tumbuh tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa setiap musim ia hanya berharap ada bantuan atau dukungan yang benar-benar bisa membuat usahanya bertahan.
“Kalau ada pelatihan, alat, atau bibit yang bisa membantu… pastinya itu sangat berarti,” ucapnya. Baginya, kabar bahwa Bangkalan menerima dana lebih dari Rp 32 miliar melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) tahun 2025 adalah harapan baru meski ia tidak tahu pasti seperti apa bentuk bantuan yang akan diberikan.
Di sudut lain Bangkalan, para buruh harian, pekerja lepas, dan keluarga kecil juga menaruh harapan serupa. Mereka mendengar bahwa sebagian anggaran DBHCT akan digunakan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan serta bantuan langsung tunai. Bagi mereka, peluang memperoleh perlindungan sosial berarti mengurangi rasa cemas ketika sakit, jatuh, atau kehilangan pekerjaan.
“Kalau benar ada program untuk melindungi kami, itu sangat membantu,” ungkap seorang pekerja lepas yang berharap bisa mendapatkan manfaat tersebut suatu hari.
Ketua Pejalan, Syaiful Anam S.Pd, melihat DBHCT 2025 sebagai peluang penting untuk membantu masyarakat kecil petani tembakau, buruh, pekerja informal, hingga keluarga dengan kondisi ekonomi rapuh. Menurutnya, DBHCT bukan sekadar dana, tetapi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan upaya pemerintah untuk hadir dalam kehidupan mereka.
“Di balik angka miliaran itu, ada warga yang sedang menunggu bantuan agar kehidupannya sedikit lebih ringan,” ujar Anam.
Ia menekankan bahwa transparansi, ketepatan sasaran, serta pelaksanaan program yang benar-benar menyentuh masyarakat adalah kunci agar DBHCT membawa hasil nyata.
Di bidang pertanian, anggaran Rp 1,59 miliar akan dialokasikan untuk berbagai program seperti:
- pelatihan budidaya tembakau,
- pelatihan pembuatan pupuk organik,
- bantuan pupuk, benih, pestisida,
- pengadaan alat seperti traktor, cultivator, mist blower,
- hingga pembuatan sumur dangkal dan sumur dalam.
Bagi masyarakat desa yang menggantungkan hidup pada tembakau, program-program ini merupakan harapan. Mereka membayangkan bagaimana alat pertanian atau pelatihan itu kelak dapat membantu mengurangi beban kerja dan meningkatkan hasil panen.
“Yang kami inginkan sederhana. Kalau ada bantuan, semoga bisa kami rasakan,” kata seorang petani.
Sektor tenaga kerja mendapatkan alokasi lebih dari Rp 5,5 miliar, termasuk:
- pelatihan keterampilan,
- pendampingan industri hasil tembakau,
- serta bantuan modal usaha berupa barang.
Bagi masyarakat yang mencari nafkah melalui usaha kecil, bantuan seperti ini bisa menjadi awal perubahan. Ada yang bermimpi membuka usaha baru, ada yang berharap memiliki keterampilan baru agar bisa bekerja lebih layak.
“Bagi kami, modal usaha bukan tentang bisnis besar. Ini tentang kebutuhan hidup,” ucap seorang warga.
Sebagian masyarakat juga menantikan program bantuan sosial dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dialokasikan Rp 5 miliar. Bantuan tersebut dipandang sebagai penopang hidup, terutama bagi keluarga yang rentan kehilangan penghasilan.
Kecemasan tentang biaya rumah sakit, risiko kecelakaan kerja, atau kebutuhan mendesak sering menjadi beban harian. Adanya program jaminan dan bantuan sosial memberi sedikit ruang untuk bernapas lebih lega.
Sektor kesehatan mendapatkan porsi terbesar, yaitu Rp 19,3 miliar, termasuk:
- pengadaan alat kesehatan untuk BRSUD Syamrabu,
- pengadaan ambulans,
- serta pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi warga yang didaftarkan oleh Pemda.
Bagi banyak keluarga, program ini memberi harapan agar mereka dapat memperoleh perawatan lebih layak tanpa terbebani biaya yang berat.
“Kalau bisa lebih mudah berobat, itu sangat berarti bagi kami,” kata seorang ibu yang merawat anggota keluarganya yang sering sakit.
Melalui anggaran bidang penegakan hukum sebesar Rp 398 juta, pemerintah menargetkan pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal dan edukasi kepada masyarakat. Bagi pelaku usaha kecil yang berjualan rokok dan masyarakat umum, kegiatan ini diharapkan membawa ketertiban dan kepastian hukum.
Dengan nilai yang sangat besar, Anam mengingatkan bahwa DBHCT bukan sekadar daftar kegiatan atau laporan anggaran. Ia adalah harapan: harapan para petani untuk panen lebih baik, harapan pekerja untuk perlindungan sosial, harapan keluarga kecil untuk layanan kesehatan yang layak, dan harapan masyarakat untuk hidup yang lebih stabil.
“Semoga program ini benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkannya,” tutup Anam.
(Red)
