Oleh: Syaiful Anam, S.Pd — Jurnalis
Bangkalan | klikku.id — Pengangkatan dr. Nunuk Kristiani, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan oleh Lukman Bupati Bangkalan patut disambut sebagai momentum penting bagi pembenahan sektor kesehatan daerah. Di tengah kompleksitas persoalan layanan kesehatan dasar mulai dari tata kelola Puskesmas, distribusi tenaga kesehatan, hingga pengawasan anggaran kepemimpinan yang prosedural, transparan, dan berorientasi mutu menjadi kebutuhan mendesak.
Sebagai jurnalis yang kerap memantau denyut layanan kesehatan di tingkat akar rumput, saya memandang kursi Kadinkes bukan sekadar jabatan struktural, melainkan posisi strategis penentu arah pelayanan kesehatan publik. Harapannya, dr. Nunuk mampu menahkodai Dinas Kesehatan Bangkalan dengan pendekatan yang patuh regulasi, berbasis data, serta berani melakukan koreksi internal.
Dalam perspektif tata kelola publik, kepemimpinan yang prosedural bukan berarti kaku dan lamban. Justru sebaliknya, kepatuhan terhadap regulasi mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan menjadi fondasi untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pelayanan berjalan tepat sasaran.
Pengalaman lapangan menunjukkan, banyak persoalan Puskesmas berakar pada lemahnya pengawasan administratif dan teknis, termasuk soal pengelolaan anggaran, pelayanan BPJS, hingga kepatuhan terhadap standar lingkungan seperti IPAL dan limbah medis. Di titik inilah peran Kadinkes diuji menjadi pengendali sistem, bukan sekadar koordinator program.
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan tidak cukup diukur dari serapan anggaran atau jumlah program yang dijalankan. Indikator sesungguhnya adalah kepuasan dan keselamatan pasien, kemudahan akses layanan, serta konsistensi standar pelayanan di seluruh Puskesmas.
Dari sudut pandang jurnalis, mutu pelayanan sering kali tergerus oleh praktik rutinitas administratif yang mengabaikan esensi pelayanan. Karena itu, kepemimpinan dr. Nunuk diharapkan mampu menggeser orientasi kerja dari sekadar laporan ke dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam era keterbukaan informasi, Dinas Kesehatan tidak bisa lagi bekerja di balik meja. Transparansi anggaran, program, dan hasil evaluasi bukan ancaman, melainkan alat membangun kepercayaan.
Rujukan normatifnya jelas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa badan publik wajib membuka informasi yang berdampak pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks kesehatan, keterbukaan ini justru menjadi penguat legitimasi kebijakan.
Dari pengalaman liputan, saya berkesimpulan bahwa daerah dengan layanan kesehatan yang baik umumnya memiliki satu kesamaan kepemimpinan yang tegas dalam prosedur, terbuka terhadap kritik, dan konsisten menindaklanjuti temuan lapangan.
Tanpa itu, berbagai program sekalipun didukung anggaran besar akan kehilangan makna. Sebaliknya, dengan kepemimpinan yang akuntabel, bahkan keterbatasan anggaran pun dapat dikelola secara efektif dan berkeadilan.
Mengawali tugas sebagai Kadinkes Bangkalan, dr. Nunuk membawa harapan besar publik. Harapan agar Dinas Kesehatan tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang kian maksimal.
Sebagai jurnalis, saya meyakini bahwa kritik dan harapan publik bukanlah gangguan, melainkan kompas moral bagi setiap pemangku kebijakan. Bangkalan membutuhkan nahkoda kesehatan yang bukan hanya piawai secara teknis, tetapi juga kuat secara etika dan tata kelola.
#red
