BANGKALAN | klikku.id – Pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bangkalan kembali menjadi sorotan sejumlah pihak. Penilaian tersebut muncul setelah beredarnya berbagai masukan terkait efektivitas monitoring lapangan yang dilakukan jajaran pengawas program di tingkat daerah.
Sejumlah sumber menilai fungsi pengawasan perlu terus diperkuat agar seluruh dapur SPPG dapat menjalankan standar operasional yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) secara merata dan berkelanjutan.
Menurut sumber yang mengikuti perkembangan program tersebut, pengawasan tidak cukup hanya berdasarkan laporan administrasi, tetapi juga harus disertai verifikasi lapangan secara langsung untuk memastikan kesesuaian antara laporan dengan kondisi riil di lokasi dapur.
“Monitoring lapangan menjadi penting agar seluruh kondisi sarana, prasarana, sanitasi, dan aspek teknis lainnya dapat diketahui secara objektif,” ujar sumber tersebut.
Menanggapi berbagai penilaian yang berkembang, salah seorang Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPG Bangkalan menjelaskan bahwa kegiatan monitoring lapangan sebenarnya telah berjalan secara rutin baik oleh Korwil maupun Korcam.
Menurutnya, kunjungan dan pemantauan ke dapur-dapur SPPG dilakukan secara berkala sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan.
“Korwil sering turun ke lapangan. Korcam juga rutin melakukan monitoring dan hasilnya dilaporkan kepada Korwil sebagai bahan evaluasi,” ujarnya saat dimintai tanggapan.
Ia menjelaskan bahwa selain pengawasan langsung, setiap kepala SPPG juga memiliki kewajiban melakukan pembaruan laporan secara berkala melalui sistem pelaporan yang telah disediakan BGN.
Menurutnya, validitas informasi yang diterima pengawas tidak hanya bergantung pada hasil monitoring lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kelengkapan dan ketepatan laporan yang diunggah oleh masing-masing pengelola dapur.
“Ada laporan bulanan yang harus diperbarui oleh kepala SPPG melalui sistem. Bisa saja terdapat kondisi di mana laporan yang masuk belum sepenuhnya diperbarui atau belum menggambarkan perkembangan terakhir di lapangan,” jelasnya.
Korcam tersebut juga menegaskan bahwa mekanisme pengawasan program MBG melibatkan beberapa tingkatan, mulai dari kepala SPPG, Korcam, hingga Korwil, sehingga proses pengawasan tidak hanya bertumpu pada satu pihak semata.
Meski demikian, sejumlah sumber tetap berharap hasil monitoring dan temuan lapangan dapat disampaikan secara lebih terbuka, objektif, dan terukur agar seluruh pengelola dapur memperoleh perlakuan yang sama dalam proses pembinaan maupun evaluasi.
Sumber tersebut menilai transparansi hasil pengawasan penting untuk menghindari munculnya persepsi ketidakadilan, terutama bagi pengelola dapur yang telah berupaya memenuhi seluruh standar sarana, sanitasi, pengelolaan limbah, keamanan pangan, hingga kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan BGN.
Selain itu, keterbukaan informasi mengenai hasil evaluasi lapangan dinilai dapat menjadi bahan pembelajaran bersama bagi seluruh pengelola dapur dalam meningkatkan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangkalan.
Hingga berita ini diturunkan, media masih berupaya memperoleh konfirmasi langsung dari pihak Korwil SPPG Bangkalan terkait berbagai masukan, kritik, serta penilaian yang berkembang di tengah pelaksanaan program MBG tersebut.
#Anam
