Jakarta – Kebijakan pembatasan jumlah penumpang kapal dinilai berpotensi memberikan efek domino terhadap perekonomian daerah wisata. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengatakan pembatasan kapasitas angkutan laut harus dihitung secara menyeluruh agar tidak menghambat pergerakan wisatawan dan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.
BHS mengatakan Indonesia memiliki banyak destinasi wisata yang akses utamanya menggunakan transportasi laut. Ketika kapasitas kapal dibatasi secara signifikan, wisatawan dapat menghadapi keterbatasan pilihan perjalanan, waktu tunggu yang lebih panjang, hingga meningkatnya biaya transportasi.
Menurutnya, kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi daya tarik dan daya saing destinasi wisata Indonesia, terutama daerah kepulauan yang tidak memiliki alternatif transportasi udara dengan harga terjangkau.
“Angkutan laut sangat dibutuhkan masyarakat, terutama masyarakat bawah yang jumlahnya jauh lebih besar. Mereka tidak selalu mempunyai kemampuan menggunakan transportasi udara karena tarif tiket pesawat relatif mahal,” kata BHS, Selasa (06/10).
Ia menilai dampak kebijakan tersebut harus dilihat lebih luas. Berkurangnya kapasitas penumpang kapal bukan hanya persoalan operator transportasi, tetapi dapat berimbas kepada pelaku usaha yang menggantungkan pendapatan dari kunjungan wisatawan.
Hotel, restoran, pusat oleh-oleh, usaha kuliner, jasa penyewaan kendaraan, pemandu wisata, hingga UMKM lokal dapat ikut terdampak apabila jumlah wisatawan yang datang ke suatu daerah mengalami penurunan.
BHS menegaskan pemerintah tetap harus menjadikan keselamatan pelayaran sebagai prioritas. Namun, kebijakan keselamatan harus disusun berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh sistem penyelamatan, termasuk life craft, pelampung, kemampuan evakuasi, serta kecepatan respons tim SAR.
Ia menilai penguatan Basarnas dan kejelasan fungsi coast guard lebih penting untuk memastikan korban kecelakaan dapat segera diselamatkan.
“Keselamatan menjadi prioritas. Tetapi jangan sampai kebijakan keselamatan justru mengorbankan konektivitas masyarakat dan mengganggu pariwisata nasional,” pungkas BHS.
